BORNEONEWS, Palangka Raya - Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Palangka Raya diduga melakukan pungutan liar (Pungli) kepada orangtua/wali, yang ingin memasukkan anaknya untuk bisa belajar di MTsN tersebut.
Adapun dugaan bentuk pungli tersebut untuk membangun gedung kelas tambahan bagi siswa yang tidak lulus seleksi masuk MTsN 1 Palangka Raya, sehingga mengkuti jalur mandiri dan orangtua siswa diwajibkan mengumpulkan dana.
Dari data yang berhasil dihimpun oleh Borneonews.co.id, tiap siswa yang ingin masuk ke MTsN tersebut, harus membayar sejumlah uang sekitar Rp 19 juta.
Dengan total pemerimaan siswa yang mencapai 32 orang, berarti estimasi dana yang akan terkumpul untuk membangun satu gedung kelas mandiri tersebut adalah Rp 608 juta.
Terkait itu, pihak sekolah membantah melakukan pungli. Kepala MTsN 1 Palangka Raya, Rita Sukaesih mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi keinginan orang tua yang ingin anaknya bersekolah di MTsN 1 Palangka Raya tersebut.
--page
"Kami hanya memfasilitasi. Karena kami sudah punya batasan kalau anak yang bisa masuk dan belajar disini perkelasnya hanya 32 orang. Kemudian karena banyak calon siswa yangbkami tolak, orang tuanya tetap ingin anak mereka masuk di sini. Kemudian tercetuslah ide untuk bikin gedung itu," ujar Rita, Senin, 27 Mei 2019.
Dia menjelaskan, jika pihak sekolah sama sekali tidak turut campur dalam kepengurusan pembangunan gedung kelas mandiri tersebut. Pihak sekolah secara penuh menyerahkan tanggungjawab pembangunan gedung tersebut kepada para orangtua.
Kemudian perihal dana Rp 19 juta tersebut, dijelaskan itu adalah perhitungan kasar sementara. Sehingga belum ada nominal pasti berapa uang yang harus dikumpulkan orangtua siswa agar anaknya dapat bersekolah di Kelas Mandiri MTsN 1 Palangka Raya.
"Kami tidak ada ikut campur, pengurusan semua dari orangtua. Kemudian dana yang 19 juta itu belum deal. Masih akan dirapatkan lagi. Kemarin itu hanya perhitungan sementara saja. Tadi kami juga sudah berdiskusi dengan para pengurus yang juga orangtua siswa, jika uang pembangunan tersebut tidak mencapai Rp 19 juta per siswa," jelasnya. (AGUS PRIYONO/B-11)
