BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Hj Darmawati prihatin atas kondisi jalan Sampit - Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Pasalnya, saat ini kondisinya kian bertambah parah.
Darmawati mengatakan, penangangan jalan itu memang wewenang pemerintah provinsi. Sementara dalam fungsionalnya dan menikmatinya merupakan warga dua kabupaten itu.
Tidak salah, jika pemerintah kabupaten proaktif dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk penanganannya serta pengawasan.
"Di satu sisi jalan itu sebagai akses utama penghubung dua kabupaten. Jalan itu juga digunakan untuk meningkatkan perekonomian di daerah," kata dia, Kamis, 13 Juni 2019.
Namun sayangnya, jalan itu tidak bisa bertahan lama akibat kendaraan di atas badan jalan yang tidak mampu ditopang. Hingga kondisinya memprihatinkan.
--page
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan minimnya pengawasan terhadap kendaraan yang melintas, membuat jalan setiap tahun selalu mengalami kerusakan.
Padahal anggaran puluhan miliar sudah dikucurkan. Imbasnya, terkesan hilang begitu saja akibat rendahnya kepedulian pengusaha angkutan.
Dia seoakat, jika jalan itu diawasi dan ada jembatan timbang untuk setiap kendaraan yang melintas. Apabila muatan sumbu terberat melebihi dari 8 ton, maka mesti diberikan tindakan supaya APBD tidak habis untuk itu saja.(NACO/B-11)
