BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Ahmad Baihaqi berharap, pengawasan Surat Pertanggungjawanan atau SPj realisasi Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) terus diperketat oleh instansi terkait.
Menurut politisi dari PKB ini, realisasi pemanfaatan DD penting untuk pelaksanaan pembangunan desa. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu disertai dengan pertanggungjawaban moriil dan administrasi.
"Jangan sampai SPj yang sudah disampaikan itu tidak sesuai dengan penggunaanya," ucap Baihaqi, Rabu, 19 Juni 2019.
Ia juga berharap peran serta dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dengan terus melakukan pengawasan atas pelaksanaan realisasi DD. Sehingga tepat sasaran dan terus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Ditambah lagi peran dari pendamping desa juga kami harapkan berani mengoreksi bila ada kekeliruan dalam SPj. Jangan sampai ada yang tidak sesuai," katanya.
--page
Selain itu, ia mengingatkan tidak sedikit anggaran yang telah dikucurkan pada DD. Terlebih bila ditotal untuk 214 desa di 17 kecamatan se-Kabupaten Kapuas.
"Sehingga kami harapkan ini terus optimal dalam membangun desa, dan memang perlu pengawasan yang ketat dalam realisasinya," tegasnya. (DODI RIZKIANSYAH/B-3)
