BORNEONEWS, Sukamara - Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Sukamara meminta agar dalam pengambilan kebijakan, kepala daerah lebih memperhatikan kepentingan masyarakat.
"Kami mengharapkan agar kebijakan kepala daerah memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan golongan tertentu untuk daerah tertentu," ucap Anggota Fraksi Golkar, Nurhasanah, 24 Juni 2019.
Nurhasanah meminta agar kebijakan yang diambil dalam penempatan pegawai pada jabatan tertentu dapat memperhatikan kelayakan dan kepatutan berdasarkan disiplin ilmu dan pengalaman.
"Atau atau istilahnya The Right Man on The Right Place," ujarnya. Dalam kesempatan ini Fraksi Golkar juga mengkritisi penempatan jabatan.
Ia menerangkan rolling staf yang dilakukan pemerintah beberapan waktu lalu menempatkan pegawai yang sebelumnya telah menjabat pada jabatan sesuai keahlian atau bidangnya yang kemudian dipidah.
--page
"Kepala daerah telah memindahkan beberapa orang pegawai yang menurut pengamatan kami sangat cakap dan berpengalaman pada bidangnya, seperti bidang teknis atau PU dan kecakapan khusus seperti Akuntansi, Keuangan dan Pengelola Aset," terangnya. (NORHASANAH/B-6)
