BORNEONEWS, Sukamara - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sukamara meminta agar pemerintah daerah tidak membuat program yang konsep dan perencanaannya tidak terukur dan tidak teruji.
"Pada rapat paripurna ke 5 ini tidak menyampaikan pendapat akhir secara terperinci terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018, tapi kami berharap agar tahun ini jangan membuat program yang konsep dan perencanaannya tidak terukur dan tidak teruji, karena pada akhirnya nanti akan merugikan APBD dan tentunya juga merugikan masyarakat," ucap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andre Purwanto, Jumat, 28 Juni 2019.
Andre juga meminta agar eksekutif segera menyelesaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD perubahan 2019.
"Cepat disampaikan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tukasnya.
Andre meningatkan agar kesalahan yang terjadi pada 2018 yakni tidak terlaksananya anggaran perubahan jangan kembali terulang, mengingat dampaknya sangat merugikan.
--page
"Fraksi kami berharap agar APBD perubahan 2019 bisa terlaksana, jangan terulang lagi pada 2018 yang mana APBD perubahan tidak terlaksana karena yang akan dirugikan masyarakat Sukamara," pintanya. (NORHASANAH/B-6)
