BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, HM Jhon Krisli menyayangkan sikap dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang mematok pendapatan asli daerah rendah.
Saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2020, TAPD hanya mematok target PAD Kotim diangka Rp 242 miliar saja.
"Jika melihat PAD itu artinya tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya," ucap Jhon, Sabtu, 20 Julo 2019.
Jhon mengkritik dari sektor BUMD yang dianggap mandul dalam mendongkrak pendapatan asli daerah. Bahkan ia menilai, BUMD tidak bisa mendongkrak PAD lantaran dijabat oleh orang yang tidak profesional. Sehingga BUMD sulit sekali berkembang.
Salah satu contohnya juga yakni sampai saat ini Pelabuhan Pelangsian Kecamatan MB Ketapang tidak difungsikan. Mestinya jika itu difungsikan jadi pundi-pundi uang untuk daerah. Semua aktivitas bongkar muat bisa diarahkan ke pelabuhan resmi dan berizin tersebut.
--page
"Sayangnya dalam hal ini pemerintah kita tidak kreatif dan tidak punya motivasi yang tinggi untuk meraih itu, padahal itu bisa mendongkrak PAD kita. Selama ini bongkar muat justru dibiarkan ke pelabuhan ilegal saja," tandasnya. (NACO/B-[2)
