BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Fraksi Fraksi Gerakan Kebangkitan atau FGKB DPRD Seruyan yang terdiri dari Pertai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Seruyan terkait penyelenggaraan pemerintahan saat ini.
Sekretaris F-GKB DPRD Seruyan Arita mengatakan, hal pertama yang mesti diperhatikan yakni setiap pembangunan fisik yang ada harus disertai hibah, dan harus ditandatangani oleh Kepala Desa, Camat, dan tokoh masyarakat.
Termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik harus diperketat, untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan daerah.
"Itu penting dilakukan oleh Pemkab Seruyan, karena itu bagian dari upaya kita untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan daerah ini," katanya di Kuala Pembuang, Rabu 24 Juli 2019.
Ia menyebutkan, Pemkab Seruyan juga jangan sampai menambah lagi tenaga honorer atau tenaga kontrak yang baru, karena yang sudah adapun tidak punya anggaran yang tersedia.
--page
"Kerana tenaga honorer atau kontrak di daerah kita ini sudah melebihi kapasitas anggaran daerah, selain itu kalau mengacu pada peraturan yang berlaku, hal tersebut juga sudah tidak dibenarkan lagi," ujarnya. (RENO/B-5)
