BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi PKB -Hanura DPRD Kotawaringin Timur H Abdul Khalik menilai, persoalan infrastruktur menjadi kebutuhan mendasar yang harus dinomorsatukan dalam setiap tahun anggaran.
Sebab, kata dia, saat ini infrastruktur terutama di kawasan pedalaman memang jauh dari harapan. Hal ini menyulitkan aktivitas warga dan akhirnya berdampak kepada kegiatan perekonomian mereka.
Ia mengungkapkan ada sembilan program prioritas daerah yang disampaikan eksekutif yang terangkum dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD murni 2020.
Di antaranya kata dia infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya, ketahanan pangan, penguatan pemerintahan desa, pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pariwisata dan pelestarian budaya.
“Tidak bisa kesampingkan itu bahwa infrastruktur masih menjadi kebutuhan utama," tegas Abdul Khalik, Minggu, 28 Juli 2019.
--page
Selain pembangunan di pedalaman di sisi lain ia juga menyebutkan pembangunan infrastruktur semestinya sudah menjadi perhatian terdahulu, bahkan saat ini juga penataan Kota Sampit perlu menjadi pelajaran.
Salah satunya pemerintah membuatkan badan jalan ketika di daerah itu sudah ada di huni. Seharusnya meski di daerah itu belum ada hunian sudah ada badan jalan dengan kondisi lebar jalan yang memadai.
Biar kedepannya pemerintah tidak sulit menata Kota dan tidak perlu biaya lagi untuk peleberan jalan membebeaskan lahan warga yang sudah terlanjur dibangun. (NACO/B-5)
