BORNEONEWS, Sampit - Rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membagikan seragam sekolah gratis terancam batal. Pasalnya dari sisi anggaran di APBD Perubahan Kotim 2019 sangat tidak memungkinkan. Itu terkuak dalam rapat kompilasi.
Selain itu, DPRD Kotawaringin Timur juga menilai pengadaan seragam gratis ini sudah terlambat sebab wali murid sudah terlanjur membeli seragam di awal tahun ajaran lalu.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kotim, Rimbun, DPRD bukannya menolak atau tidak setuju dengan program kerja pemerintah kabupaten yang ingin menyediakan seragam sekolah secara gratis.
Namun karena adanya kebutuhan yang lebih penting dan harus segera dipenuhi maka anggaran yang diajukan terpaksa harus dipangkas.
"Selain itu, dipangkasnya anggaran untuk pengadaan seragam sekolah gratis juga akibat kemampuan keuangan daerah pada APBD Perubahan 2019 sangat terbatas," kata Rimbun, Senin, 5 Agustus 2019.
--page
Lebih lanjut Rimbun menjelaskan, pembahasan tingkat komisi lalu memang sudah menyepakati ada alokasi anggaran, namun di kompilasi akhir sejumlah wakil rakyat mulai menyuarakan anggaran sisa pemangkasan itu dialihkan secara total ke sektor lain.
Seperti diketahui, anggaran yang diajukan pihak pemkab melalui dinas pendidikan sebesar Rp 9 miliar untuk seragam SD dan dalam perjalanannya dipangkas menjadi Rp 6 miliar.
Rimbun menyarankan agar Dinas Pendidikan mencermati kembali usulan yang diajukan, dan anggaran sisa pemangkasan dipergunakan untuk peningkatan infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah dan kebutuhan lainnya.
Lanjut dia, masih banyak kebutuhan yang lebih penting dan mendesak dari seragam sekolah gratis tersebut, terutama penambahan ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar.
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kotim, H.Halikinnor mengaku dapat menerima itu. Dia memaklumi jika memang kondisi keuangan daerah saat ini perlu pembelanjaan yang cermat dan tepat.
--page
"Kita belanjakan sesuai anggaran yang tersedia, semoga pada anggaran tahun akan datang program tersebut dapat terlaksana," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotim, HM Jhon Krisli dalam rapat kompilasi APBD Perubahan menilai anggaran pengadaan seragam gratis yang masih tersisa Rp 6 miliar itu juga bakal dipangkas lagi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan dialihkan ke sektor lain sebab banyak hal yang membutuhkan anggaran.
"Terutama untuk membayar iuran BPJS warga Kotim. Saya cenderung lebih menyarankan agar anggaran itu dialihkan untuk pembayaran BPJS, sebab dari informasi yang saya terima pembayaran di APBD murni lalu hanya sampai Agustus ini saja,” tandas Jhon. (NACO/B-2)
