BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotim, Parimus mengharapkan konflik antara warga dan perusahaan perkebunan yang terjadi seharusnya bisa diredam sedini mungkin.
Salah satunya saat setiap ada persoalan, maka pemerintah melalui tim penyelesaian sengketa langsung hadir dan melakukan mediasi.
Saat ini kata Anggota Komisi II DPRD Kotim banyak masalah terjadi disektor perkebunan kelapa sawit.
Berbagai masalah yang muncul seperti sengketa lahan, belum lengkapnya perizinan, hingga penanaman di luar hak guna usaha.
"Masalah ini berlarut-larut dan hingga kini belum tuntas. Jika pengawasan dilakukan dengan baik dan benar, masalah seperti ini seharusnya sudah bisa diketahui sejak dini sehingga tidak terus berlarut," katanya, Kamis 10 Oktober 2018.
--page
Akibat kerap kali terabaikan, kini masalah makin rumit, apalagi sudah menyangkut hajat hidup masyarakat sehingga rawan memicu konflik.
“Sengketa yang terus terjadi ini akibat tidak terlibatnya pemerintah dalam pengawasan untuk izin yang diberikan, sehingga persoalan sengketa lahan ini bagai bom waktu," tegasnya.
Dia mencontohkan masih ada perusahaan belum melaksanakan kewajiban membangun plasma sawit untuk masyarakat.
Padahal terjalinnya kemitraan dengan masyarakat salah satunya diwujudkan dengan membangun kebun plasma.
--page
Pembangunan plasma kata dia menjadi syarat mutlak bagi perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
Melihat banyaknya masalah seperti ini, masyarakat menuntut kepada perusahaan perkebunan. Maka dari itu pemerintah harus tegas menyikapi masalah ini agar bisa diselesaikan. (NACO/B-6)
