INILAH.COM, Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo menyindir program kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena dinilai lambat dalam merealisasi janji saat kampanye dulu, seperti soal transparansi anggaran.
Agus menyebut, persoalan e-budgeting, e-planning, dan lainnya, harusnya ditagih Jokowi ke para menterinya tidak diakhir masa pemerintahan periode pertama diujung jalan.
"Sebenarnya kalau mau ditagih ke Pak Jokowi kenapa kok baru di akhir masa beliau pemerintahan pertama baru diresmikan ya? Pak Menteri yang harus bertanggung jawab. Kenapa baru sekarang diresmikan? Kenapa nggak setahun pada waktu dulu beliau menjabat?" kata Agus di acara Kemendagri bertema 'Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)' di Grand Paragon Hotel, Jalan Gajah Mada Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Agus juga 'menyentil' sejumlah menteri yang patut bertanggungjawab atas lambatnya skema transparansi anggaran lewat sistem 'e'.
"Kemudian ini udah jadi, sistem keuangan negaranya udah jadi. Jadi mungkin kalau dia tahu dia akan kecewa, walau bukan hanya Pak Mendagri yang salah kan. Ada juga Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan, ada Menkominfo dan juga Menpan-RB. Jadi mestinya ini, ditagih Pak Presiden tuh, beliau pada waktu setahun, dua tahun, mestinya ditagih. Karena beliau dalam kampanye jelas sekali e-planning, e-budgeting, e-pengadaan, e-katalog," ungkapnya.
--page
Menurutnya jika ada sistem yang baik, maka pemerintah penggunaan anggaran baik di pemerintah pusat ataupun daerah bisa lebih mudah dikontrol. Dia menyebut sistem yang mendukung transparansi anggaran ditujukan untuk mengurangi korupsi. (Teras.id)
