BORNEONEWS, Muara Teweh – Fraksi PPP DPRD Barito Utara menyoroti proyek yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Di mana fraksi ini menilai sejumlah program yang belum prioritas namun dianggarkan secara berulang-ulang.
Menurut Sekretaris Fraksi PPP, Wardatun Nur Jamilah, pihaknya melihat masih banyak program belum prioritas dan masih fungsional, tetapi dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020.
Sehingga, lanjut dia, melupakan pembangunan yang telah dianggarkan pada tahu-tahun sebelumnya yang seharusnya dapat dianggarkan pada tahun 2020.
“Seharusnya, setiap program kegiatan yang berada di Dinas PUPR dapat dianggarkan secara berkesinambungan, sehingga dapat berfungsi dan digunakan oleh masyarakat,” jelasnya, pada sidang paripurna pendapat akhir fraksi terhadap APBD tahun anggaran 2020, Kamis 7 November 2019.
Dia menyebutkan, beberapa pekerjaan pembangunan dalam APBD tahun anggaran 2020 yang belum prioritas tersebut yakni penganggaran land clearing dan land leveeling tanah perkantoran. Di mana menurut dia, masih belum prioritas karena dengan kondisi keuangan kas daerah yang defisit tidak bisa melakukan pembangunan untuk perkantoran baru.
Selanjutnya, pembenahan Water Front City (WFC) yang belum perlu dianggarkan, mengingat belum terselesaikannya pembangunan jembatan penyebrangan Muara Teweh Jingah.
Serta, overlay jalan haji Koyem yang dianggarkan untuk pengaspalan, dimana jalan tersebut masih fungsional dan masih bagus, walaupun bergelombang sedikit-sedikit.
“Fraksi kami juga tidak menyetujui peningkatan Jalan kandui – Payang Ara dan pengingkatan jalan Km 2 -55, mengingat kegiatan tersebut merupakan program multiyears yang baru terselesaikan pada tahun 2017 lalu,” pungkasnya. (RAMADHANI/B-5)
