BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Uni Eropa (UE) selama ini selalu menuding industri dan produk sawit Indonesia tidak berkelanjutan, sehingga mereka membatasi impor dan juga gencar melakukan kampanye negatif.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia meminta iktikad baik UE terhadap isu diskriminasi sawit di tengah perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan EU atau IEU-CEPA, kata Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar saat ditemui di Jakarta medio pekan ini.
"Kami sedang sampaikan pesan ke EU agar dalam perundingan itu berbasis pada good fate atau niat baik. Kita pahami sekarang ada analisis dari internal komisi eropa, DG Trade (direktur jenderal perdagangan, red) bahwa sawit tidak berbeda dengan segi sustainability secara lingkungan maupun ukuran lain dibandingkan dengan minyak nabati lain," kata Mahendra.
Meskipun kajian internal EU menunjukkan kelapa sawit bukan satu-satunya produk yang berpotensi memiliki jejak karbon tinggi atau sederhananya berdampak pada lingkungan, Mahendra menilai keputusan politik Uni Eropa mendiskriminasi sawit.
Padahal, jejak karbon juga dapat ditemukan pada produk lain seperti kedelai dan minyak bunga matahari.
--page
Oleh karena itu, Wamenlu RI mewakili pemerintah Indonesia melayangkan surat ke petinggi EU pada pekan pertama November untuk memastikan iktikad baik Uni Eropa terhadap perundingan dagang IEU-CEPA.
"Ada pertanyaan yang mendesak bagi kita karena analisis itu tidak diperhatikan sehingga kita harus hati-hari dan melihat kembali apa yang sudah mereka sampaikan dan tentu memberi revisi yang sepatutnya karena ada keraguan (terhadap itikad baik EU, red)," kata Mahendra menjelaskan kemungkinan Indonesia memperbaiki dokumen perundingan.
Indonesia dan UE mulai melakukan perundingan kemitraan dagang komprehensif IEU-CEPA pada 2016. Pertemuan antara Indonesia dan EU terakhir kali berlangsung pada 17-21 Juni di Jakarta untuk menjalani negosiasi IEU-CEPA yang kedelapan kalinya. )NEDELYA RAMADHANI)
