BORNEONEWS, Sampit - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor mengungkapkan jika tenaga honor dihapuskan, maka akan berimplementasi langsung terhadap dunia pendidikan.
Karena hingga saat ini masih banyak sekolah yang menggunakan tenaga kontrak untuk mengajar, sehingga kalau rencana ini diberlakukan maka siapa yang akan mengajar di sekolah, sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah sangat terbatas.
"Tidak mungkin 1 guru mengajar 2-3 kelas dan hal itulah yang kami sampaikan ke pusat nantinya," ujar Halikinnor, Selasa, 28 Januari 2020.
Hingga saat ini Kotim masih membutuhkan tenaga kontrak. Tidak hanya guru saja, namun juga bidang kesehatan, administrasi, dan tenaga lapangan. Semuanya sudah menjadi ketergantungan terhadap tenaga kontrak.
"Saat ini seharusnya Kotim diisi 9.000 PNS. Namun yang tersedia hanya 5.603 saja, sehingha sisanya ditutupi oleh tenaga kontrak yang jumlahnya mencapai 2.738 orang," katanya.
--page
Dari 2.738 orang ini rata-rata bertugas di sekolah sebagai guru. Kondisi ini yang diperhatikannya, karena saat ini masih bergantung pada tenaga kontrak.
"Kita tunggu saja petunjuk teknis dari pusat, bagaiman mekanismenya dan mudah-mudahan ada solusi terbaik nantinya," harapnya. (MUHAMMAD HAMIM/B-6)
