BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Hj Darmawati mendesak agar Pemerintah Kabupaten Kotim segera menginventarisasi seluruh koperasi di Kotim.
Baik itu koperasi plasma, koperasi simpan pinjam dan koperasi lainnya. Pasalnya, disinyalir ada dugaan koperasi fiktif yang dijadikan sebagai tameng sekelompok orang untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Bahkan, katanya, dalam waktu dekat mereka juga akan memanggil dinas teknisnya, terkait kondisi lapangan terkini mengenai koperasi di Kotim.
“Saya ada dapat info jika di Kotim ini banyak koperasi, dan koperasi itu ternyata juga isunya ada yang fiktif," kata Darmawati.
Darmawati mengingatkan jika memang ada koperasi yang fiktif, maka sanksinya pidana. Selain itu, penertiban koperasi juga penting mengantisipasi koperasi abal-abal yang selalu menjadikan masyarakat sebagai korban.
--page
Dia melanjutkan, koperasi fiktif ini kadang bermitra dengan perusahaan perkebunan dan oknumnya menjual kartu plasma kepada masyarakat.
"Tidak main-main harga satu kartu plasma bisa mencapi Rp 5 juta. Ini salah satu modus saja yang muncul, belum yang lain. Belum lagi koperasi simpan pinjam yang kadang dijadikan tameng," tandasnya.
Oleh sebab itulah, ia mendesak ini harus diawasi. Negara harus hadir agar masyarakat tidak menjadi korban. Begitu juga sebaliknya, jika memang ada koperasi yang bagus dan bisa dijadikan contoh harus didukung dan dibina, sehingga bisa melaksanakan tugasnya mensejahterakan anggotanya. (NACO/B-7)
