BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, memperingatkan pada berbagai organisasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bakal berhadapan dengan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan gubernur dalam kegiatan pertemuan Bupati Kobar Nurhidayah bersama FKPD, tokoh masyarakat dan lintas agama di kediaman Bupati Kobar, Jumat, 31 Januari 2020 malam.
"Kamtibmas sangat penting bagi Kalteng. Tidak ada satupun organisasi yang mencoba mengobok-obok keamanan di Provinsi Kateng, kita biarkan begitu saja," tegas Gubernur.
Menurut Gubernur, bila organisasi yang mengatasnamakan adat atau apapun, namun melakukan hal yang berpotensi mengancam kamtibmas, tentunya akan berhadapan dengan pemerintah.
"Karena ini menyangkut pembangunan Indonesia, bukan hanya Kabupaten Kobar dan Provinsi Kalteng saja. Bila salah satu provinsi terjadi kekacauan tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menggangu investasi di Provinsi Kalteng," jelas Gubernur.
--page
Terlebih, lanjut Gubernur, yang diganggu adalah investor yang mengurus perizinan dengan jelas serta membayar pajak.
"Apalagi bila ada yang berupaya melakukan pemerasan ke perusahaan atau yang membawa senjata tajam dengan alasan apapun, jangan ragu untuk ditindak guna menjaga keamanan," jelas gubernur.
Karena, menurut gubernur, jangan sampai ada organisasi yang terkesan mempunyai kewenangan melebihi pemerintah.
"Bukan hanya organisasi yang mengatasnamakan adat saja. Bahkan organisasi yang mengatasnamakan agama bila berpotensi membuat kisruh bisa saja dibubarkan," jelas Gubernur.
Gubernur mengatakan, jangan sampai ada pembiaran dari pihak berwenang atas ulah organisasi itu.
--page
"Karena jangan sampai hal kecil dibesar-besarkan. Kalau bisa situasi yang diangggap sudah mulai membesar agar dikecilkan," jelas Gubernur. (TIM BORNEONEWS)
