BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi Demokrat, DPRD Kotawaringin Timur, Parimus menyebutkan pemerintah kabupaten di tahun anggaran berikutnya harus mengucurkan untuk pembangunan daerah pelosok.
Terutama pembangunan di Kotim bagian utara. Sebab, daerah itu masih banyak sektor yang tertinggal jauh di bidang pembangunan dari daerah lain.
“Daerah pelosok ini di segala bidang banyak tertinggal. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, akses layanan publik, listrik dan lain sebagainya," kata Parimus, Minggu, 9 Februari 2020.
Dia mengasumsi untuk setiap tahun anggaran, paling tidak dialokasikan dana untuk daerah pelosok minimal di sekitar angka Rp 100 miliar.
Dana itu sudah masuk untuk pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, rumah ibadah dan lain sebagainya.
--page
“Paling tidak pelosok-pelosok itu dialokasikan anggaran Rp 100 miliar. Itu sangat mungkin dari APBD kita Rp 2 triliun ini,” tegasnya.
Parimus mengatakan, ketertinggalan itu tidak bisa dipersalahkan pemerintahan saat ini, namun memang sejak awal dalam pembangunan daerah pelosok memang banyak diabaikan. Selain itu, juga dengan kondisi geografis yang luas menjadi penyebabnya.
Daerah utara Kotim itu, lanjutnya, adalah salah satu lumbung sumber daya alam Kotim. Parimus mengakui hasil dari sektor sumber daya alam memang tidak masuk dalam pendapatan daerah. Semuanya, baik pajak dan retribusi masuk ke pemerintah pusat.
Masalah ketidakadilan soal itu, tambah dia, karena memang pendapatan dari sektor perusahaan perkebunan tidak masuk dalam daerah. Semuanya masuk ke pemerintah pusat. Sayangnya, program dari pemerintah pusat dinilai sedikit yang berpihak kepada masyarakat sekitar perkebunan. (NACO/B-7)
