BORNEONEWS, Sampit - Sejumlah pemuka agama di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sepakat akan turun ke lapangan tanggal 10 Maret 2020 mendatang.
Salah satu kegiatan itu, untuk mengukur ulang lahan sesuai dengan ukuran awal yakni 1000 meter x 1500 meter sebagaimana SK Bupati.
Rencananya dalam kegiatan itu akan mengerahkan seluruh ormas masing-masing agama. Pengerahan ormas ini bukan untuk melakukan intimidasi kepada mereka yang ada di sekitar, tetapi hanya untuk mengamankan pelaksanan pengukuran ulang lahan tersebut.
‘"Kami sepakat untuk turun tanggal 10 Maret nanti, kami akan melakukan ploting lahan. Kami bukan untuk menggusur atau apapun, tapi untuk mengukur ulang lahan itu,“ kata kuasa hukum lintas agama, Supianoor dalam rapat Jumat, 14 Februari 2020.
Dalam pertemuan itu tokoh yang hadir di antaranya pemuka agama Islam, dan sejumlah denominasi gereja, GKE Sampit, GPDI Gunung Hermon, GBT Alfa Omega, Tionghoa, Katolik Kristen, dan Hindu Kaharingan.
--page
Kemudian setelah 15 hari sejak 10 Maret 2020 itu, maka pihak lintas agama akan kembali turun ke lapangan. Mereka akan menurunkan alat berat seperti exavator untuk membersihkan kembali lahan yang ada dalam areal ploting mereka tersebut.
“Tapi yang jelas kiita bukan menggusur rumah masyarakat atau mengusir mereka, kalau mereka merasa terganggu kita persilakan lapor ke pemerintah," tegas Supianor.
Sementara itu, perwakilan GKE, Maryono mengaku pihaknya mendukung rencana dari tim lintas agama tersebut. Karena tujuannya sama yakni untuk mengamankan lahan kuburan semua agama yang sudah diberikan pemerintah daerah.
Mereka kata dia mengaku was-was karena itu rumah masa depan umat, karena jika tidak ada kepastian lahan itu pihaknya khawatir ketika sudah dikubur nanti diminta membongkar karena lahannya bermasalah.
"Sehingga kami memerlukan kepastian lahan itu," kata Maryono.
--page
Senada juga diungkapkan perwakilan gereja GBT Alfa Omega. Mereka mendukung dan sepakat dengan rencana tim untuk segera menyelesaikan persoalan lahan kuburan tersebut.
Perwakilan Hindu Kaharingan juga mengaku siap membantu penuh hingga menurunkan perwakilannya ketika 10 Maret 2020 mendatang.
“Kita harus ukur dulu lahan, terlepas itu diatasnya ada bangunan atau tidak supaya jelas,”ujar Dewi Dowes.
Meski begitu, pihak dari Tionghoa meminta agar penyelesaian persoalan kuburan kali ini harus sampai beres. Pasalnya sudah beberapa kali ada aksi di lapangan namun ternyata tidak kunjung selesai sejak beberapa tahun silam.
“Lahan kuburan kami mulai habis sisa satu saf saja lagi. Kami warga Tionghoa kesulitan dengan hal ini, paling setahun dua tahun ini kuburan itu akan penuh," kata Budiman perwakilan Tionghua.
--page
Dia mengaku sudah beberapa kali ada mediasi sejak lama. Bahkan mereka harus mengeluarkan banyak biaya untuk mengurus itu hingga pada akhirnya terbit peta tematik oleh BPN. Kala itu dijanjikan selesai sengkearutnya selama empat bulan. Namun pada kenyataanya bertahun-tahun tidak ada penyelesaian.
Pihaknya merasa dipermainkan, apalagi kuburan etnis Tionghoa itu sudah beberpa kali direlokasi sejak dari kawasan Lohe, terminal, hingga ke Jalan Jenderal Sudirman Km 6 saat ini.
"Sebagai jalan terakhir, maka akan ada aksi di lahan itu yakni menutup akses jalan. Ini agar pemerintah serius menyelesaiannya," pungkasnya.(NACO/B-11)
