TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan bahwa para buruh yang tergabung di organisasinya tidak pernah diundang maupun diminta masuk dalam tim pembahasan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Untuk itu, KSPI menolak bergabung dalam tim bentukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut.
"KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk tim Menko Perekonomian," kata Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Februari 2020.
Untuk itu, kata dia, KSPI juga menolak semua pasal yang ada dalam draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja tersebut. "KSPI tidak bertanggung jawab terhadap satu pasal pun di dalamnya," kata dia.
Sejak 7 Februari 2020, pemerintah telah membentuk tim pembahas Omnibus Law. Airlangga Hartarto mengklaim konfederasi serikat pekerja sudah diajak berdialog ihwal pembentukan tim tersebut.
"Beberapa konfederasi, sepuluh konfederasi sudah dialog dengan Menaker dan tentunya ada dibentuk tim dan seluruhnya sudah diajak dalam sosialisasi," kata Airlangga saat menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ke DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.
--page
Iqbal menyebut sejumlah hal yang menjadi alasan KSPI menolak masuk dalam tim bentukan Airlangga. Pertama, proses penyusunan RUU dilakukan secara tertutup. Menurut dia, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Kedua, RUU Cipta Kerja ini telah diserahkan ke DPR, sehingga tidak lagi membutuhkan tim pembahas. Seharusnya, kata Iqbal, pemerintah membahas RUU ini bersama para buruh sedari awal, bukan setelah diserahkan ke DPR.
Atas situasi ini, Iqbal mengatakan buruh akan mengadakan demonstrasi besar-besaran. Rencananya aksi dilaksanakan pada saat DPR menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan menerima atau tidak draf RUU Cipta Kerja.
Said memperkirakan puluhan ribu orang akan datang, dan akan lebih besar daripada aksi 20 Januari 2020 lalu. Serikat buruh lain, menurutnya, juga akan bergabung di aksi tersebut.
(TERAS.ID)
