BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Wabah virus corona atau covid-19 juga memiliki dampak lain pada perekonomian masyarakat. Hal itu seperti yang dirasakan warga pesisir di Kotawarignin Barat.
Anggota Komisi B DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Dicky Zulkarnaen yang melakukan monitoring ke Dapil IV daerah pesisir Kecamatan Kumai, menjelaskan keluhan masyarakat.
"Masyarakat mengatakan berdampak pada perekonomian masyarakat yang ada di sepanjang peisisir, lantaran tidak adanya pendapatan," jelas Dicky Zulkarnaen, Kamis, 2 April 2020.
Dicky pun berharap Pemkab Kobar bisa memerhatikan kesulitan yang dialami warga pesisir saat terjadinya fenomena covid-19 ini.
"Karena menurut penuturan masyarakat pesisir yang bermata pencaharian nelayan, hasil laut yang biasanya menghasilkan keuntungan, sekarang menurun bahkan tidak laku. Karena pengepul tidak lagi membeli hasil laut para nelayan," jelas Dicky.
--page
Dicky menceritakan, kondisi ini terjadi lantaran usaha yang dimiliki pengepul juga terdampak dengan adanya virus corona ini.
"Akibatnya warga terancam kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ini yang menjadi fokus kami, untuk berkoordinasi dengan pihak eksekutif agar ditindaklanjuti. Karena ini merupakan masalah yang sangat penting dan harus diselesaikan dengan segera," jelas Dicky Zulkarnaen.
Selain itu, dia dan beberapa anggota legislatif yang berasal dari Dapil IV sengaja melakukan monitoring untuk mengetahui kesiapan desa dalam menghadapi Virus Corona.
"Untuk antisipasi masalah covid-19 kami rasa kesiapan desa dalam mengantisipasi penyakit akibat virus corona cukup baik. Serta sosialisasi pemerintah mengenai apa itu virus covid-19 juga sudah sampai ke masyarakat," jelas Dicky.
Bukan hanya itu saja, lanjut Dicky, sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19, di desa kawasan pesisir juga telah menyiapkan sarana prasarananya.
--page
"Termasuk penyediaan sarana prasarana berupa tempat cuci tangan di beberapa titik di tiap desa sudah cukup memadai. Bahkan pendataan warga yang baru datang dari luar daerah, langsung di data dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP). Kemudian diminta untuk melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan dari pihak desa. Hingga larangan bagi warga yang mau mengadakan acara yang mengumpulkan orang banyak pun sudah dilaksanakan warga," jelas Dicky. (WAHYU KRIDA/B-11)
