BORNEONEWS, Buntok - Posko Pantau Covid-19 Barito Selatan, dinonaktifkan. Ada beberapa alasan, kenapa posko tersebut kini tidak berfungsi. Salah satunya adalah kendala tidak tersedianya dana yang dimiliki untuk menyokong operasionalnya posko yang cukup tinggi. Sebab, setiap posko saat beroperasi diisi dengan anggota tim setidaknya 15 orang, maka satu posko memerlukan dana setidaknya R 3 juta per hari.
Sekda Barsel, Eddy Purwanto mengatakan, saat ini di bidang kesehatan yang berada di garis terdepan penanganan membutuhkan banyak anggaran, terutama untuk mencukupi alat pelindung diri atau APD, alat rapid test dan alat kesehatan lainnya yang sangat kekurangan. Karena dengan adanya wabah ini, semua peralatan medis tersebut mengalami kenaikan harga pasaran mencapai seratus persen dari harga normal.
“Posko isinya kan terdiri dari tim BPBD, Dinkes, TNI, Polri dan lainnya, sekitar 15 orang per posko. Biayanya tinggi, kita tidak punya dana untuk itu,” ucap dia.
Selain itu, pengoperasian posko pantau ini juga dinilai tidak efektif. Sebab, perlengkapan peralatan pemeriksaan yang tersedia tidak memadai dan tidak mencukupi.
Kemudian, karena anggota tim di posko pantau tidak menggunakan APD yang memadai, juga dikhawatirkan berbahaya bagi seluruh anggota tim posko terpapar virus corona yang mungkin saja dibawa oleh orang tanpa gejala (OTG).
--page
“Satu posko itu biayanya sekitar Rp 3 juta per hari. Jadi, kalau tiga posko biayanya Rp 9 juta per sepuluh hari. Kenapa tidak uangnya kita kumpulkan saja untuk dibelikan APD, rapid test untuk yang kerjanya setiap hari berhadapan dengan virus, atau bahkan kita beli sembako saja untuk dibagikan kepada warga terdampak,” tuturnya. (URIUTU DJAPER/B-7)
