BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Parimus menyebut akurasi data penerima bantuan sosial baik dari pemerintah maupun swasta berada di tangan ketua RT masing-masing.
Karena, kata Parimus, dengan data faktual lebih menunjang pelaksanaan untuk data administrasi lainnya. Sehingga selama wabah ini data itu alangkah baiknya diminta melalui ketua RT bersama dengan kepala desa.
"Jika pendataan dan inventarisasi data itu dilakukan secara benar maka saya kira penyalurananya nanti tidak akan menimbulkan persoalan dan masalah,”kata Parimus, Selasa, 28 April 2020.
Menurutnya, jika pemerintah hanya mengandalkan data dari dinas sosial itu akan banyak persoalan di lapangan. Kecemburuan itu pasti terjadi.
Sebab data dari pemerintah itu tentunya bagi mereka yang memiliki kelengkapan adminitrasi penduduk di daerah itu. Sementara di daerah pedesaan masih banyak ditemukan penduduk yang belum memiliki adminitrasi.
--page
“Misalnya kalau disyaratkan punya kartu keluarga, sementara di setiap desa itu tidak sepenuhnya punya, bagaimana dengan mereka itu," tegas Parimus.
Parimus mendukung kebijakan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk segera menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada warga tersebut. Namun, bantuan ini jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial, sebab kebanyakan aparatur pemerintah ini hanya mengandalkan data adminitrasi.
“Harus yang digunakan data faktual untuk pembanding, karena kondisi lapangan ditengah wabah Covid-19 saat ini saya paham betul masyarakat memang tengah menunggu bantuan dan uluran tangan karena ekonomi sangat berpengaruh," tandasnya.(NACO/B-7)
