BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Hairis Salamad menikai Pemkab lamban dalam menangani wabah Covid-19.
Dia mendesak agar DPRD Kotim segera membentuk panitia khusus (Pansus) penanganan Covid-19. Rencana pembentukan pansus ini sangat beralasan melihat situasi saat ini agar jangan semakin berdampak buruk kepada kehidupan masyarakat.
“Fraksi PAN mengajak semua kawan-kawan fraksi lain untuk segera merencanakan pembentukan pansus ini, karena ini bukan hal yang tabu dilakukan,” katanya, Selasa, 28 April 2020.
Pembentukan pansus ini agar DPRD bisa mengawal Pemkab Kotim untuk penanganan wabah ini, sehingga tidak ada muatan sentimen politik bagi pemerintah kabupaten.
Selain itu Hairis menyebutkan agat jangan ada persepsi negatif kepada DPRD terkait wacana ini. Di mana Pansus dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara.
--page
Lanjutnya, Pansus dibentuk dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
Anggota Komisi I Hairis mengatakan pansus ini akan mengawal Pemkab Kotim untuk melakukan langkah penanganan.
Munculnya pansus ini juga merujuk dari edaran pemerintah pusat bahwasanya DPRD punya wewenang dan peran untuk melakukan pengawasan penanganan Covid-19 ini terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran yang sudah dikucurkan. Untuk tahap pertama ini saja sudah dikucurkan Rp 31miliar.
"Tujuannya agar penyaluran anggaran dapat tepat sasaran dan sesuai tugas dan fungsi dewan dalam bidang pengawasan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Demokrat, SP Lumban Gaol juga mendukung rencana pembentukan pansus ini. Dia melihat pansus sekarang sangat diperlukan untuk mengawal penanganan Covid ini.
--page
Seperi halnya kucuruan dana Rp 31 miliar itu jangan sampai ada kesalahan. Apalagi dirinya melihat penanganan ini sangat lamban sekali dan pasien positif terus bertambah.
Rencana pembentukan pansus itu kata dia memang sudah mulai dibicarakan ditingkat unsur pimpinan DPRD Kotim. Kemungkinan ini akan diseriuskan usai pelaksanaan reses anggota DPRD.
“Setelah reses ini, kami di masa reses juga fokus untuk bagaimana penanganan pemerintah, dan kami akan turun ke lapangan cek dengan masyarakat-masyarakat yang ada,”katanya.
Di sisi lain juga dukungan kuat dari Ketua DPD Golkar Kotim, Supriadi. Dirinya sangat sepakat dan mendorong agar DPRD secepatnya membentuk pansus penanganan Covid-19 ini.
"Saya tidak ingin itu diabaikan karena banyak persoalan masyarakat yang diabaikan pemerintah kabupaten dan perlu ditangani DPRD," tandasnya. (NACO/B-6)
