PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Surflus dan defisit jumlah komoditas pangan di suatu daerah menurut Presiden Joko Widodo harus diatur sedemikian rupa agar manajemennya tidak tumpang tindih. Walaupun sedang pandemi Covid-19, justru di saat seperti inilah menurutnya manajemen dan distribusi bahan pokok tidak boleh sampai terganggu.

"Dengan manajemen distribusi yang baik dan tidak terganggu, daerah-daerah yang memiliki surplus terhadap komoditas tertentu dapat mendistribusikan komoditas tersebut ke daerah-daerah sekitar yang membutuhkannya," kata Presiden pada Selasa, 28 April 2020.

Hal ini disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai tindak lanjut antisipasi kebutuhan bahan pokok yang digelar melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat dalam rilis yang dikirimkan melalui grup wartawan istana.

"Saya akan cek terus ini karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, memang saya mendengar ada satu atau dua yang sudah mulai terganggu," kata Presiden.

Sementara itu, Kepala Negara berpendapat bahwa manajemen pengelolaan beras yang baik menjadi kunci penting dalam mengantisipasi potensi kelangkaan pangan yang dilaporkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Maka itu Presiden sekali lagi meminta jajarannya untuk turut memperhitungkan ketersediaan stok beras termasuk stok yang ada di masyarakat, penggilingan, gudang, dan Bulog.

--page

"Kita berharap puncak panen raya di bulan April ini produksi beras kita, kemarin saya mendapat laporan, bisa mencapai 5,62 juta ton. Ini sangat bagus dan saya juga minta Bulog untuk tetap membeli gabah petani dengan insentif harga yang layak, dengan fleksibilitas yang memadai," tuturnya. (TESTI PRISCILLA /B-7)