BORNEONEWS, Sampit - Fraksi Golkar menarik diri dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kotim. Sebab Fraksi Golkar menilai penanganan yang dilakukan gugus dan pemerintah sangat lamban.
Keputusan penarikan diri itu setelah melalui rapat internal DPD Golkar Kotim bersama dengan fraksinya di kantor mereka Jalan Tambun Bungai, Sampit, Senin, 4 Mei 2020.
"Kami menarik diri karena lambannya penangan mengakibatkan keresahan masyarakat di 185 desa dan kelurahan. Sudah memasuki minggu ke- 6, penanganan dan pencegahan Covid- 19 belum juga menunjukan perhatian serius kepada masyarakat," kata Ketua DPD Golkar Kotim, H Supriadi.
Menurut Supriadi, Golkar berpandangan terbukti belum maksimal itu mulai dari pengadaan APD, alat kesehatan hingga obat-obatan yang dibutuhkan tenaga medis di rumah sakit, puskesmas se-Kotim.
"Sehingga kita melihat belum memperhatikan insentif serta keamanan para tenaga medis yang bertugas hingga perhatian sosial kepada masyarakat terdampak di 17 kecamatan dan 185 desa atau kelurahan se- Kotim," tegas Supriadi.
--page
Masyarakat terdampak, kata mantan Wakil Ketua DPRD Kotim itu, butuh barang berupa makanan bukan edaran, pemberitahuan dan pengumumaan atas berbagai kebijakan.
"Sudahi dulu pernyataan yang terkesan tidak harmonisnya hubungan kelembagaan. Tidak perlu adanya intervensi, perlawanan bahkan terkesan saling menjatuhkan," ucapnya.
Supriadi menilai lemahnya pemahaman dan pengetahuan akan kebijakan anggaran dan penggunaan anggaran menjadi biang lambannya penanganan dampak Covid-19 di Kotim.
Apalagi sampai saat ini kata Supriadi, pihaknya belum mendengar distribusi sembako yang direncanakan untuk masyarakat.
“Terpangkasnya dan alokasi umum oleh pemerintah pusat ini menunjukan ketidakmampuan pemerintah kabupaten dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara benar dan baik," tandasnya.
Supriadi juga meminta agar semuanya meninggalkan ego masing-masing sehingga secepatnya merealisasikan sembako untuk masyarakat terdampak. Setidaknya, sekitar 50.000 sampai 75.000 paket sembako dapat meringankan beban mereka yang membutuhkan.
--page
"Segera gunakan APBD, kapan perlu lakukan penundaan pembayaran proyek multiyears, utamakan penanganan dan lencegahan serta terdampak Covid-19 secara maksimal. Kita berharap di akhir jabatan kepala daerah memberikan kesan yang terbaik kepada masyarakat Kotim," tandasnya. (NACO/B-7)
