BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Parimus mengungkapkan ada sejumlah persoalan masyarakat yang diungkapkan di saat DPRD melaksanakan reses. Salah satunya terkait bantuan sosial.
Parimus bersama dengan sejumlah legislaltor berasal dari Dapil IV, Rabu, 13 Mei 2020 berkunjung ke Desa Ke, Kecamatan Cempaga. Di situ terungkap penerima bantuan sosial dari pemerintah provinsi hanya terealisasi 1 kepala keluarga (KK).
“Kami bertemu dengan aparatur pemerintahan di sana. Ada sesuatu yang janggal. Di mana penerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial, katanya sampai saat ini hanya ada 1 KK saja. Padahal di situ ada 500 KK dan data yang diajukan ada 404 ini jadi persoalan di masyarakat," kata Parimus.
Parimus juga sempat meragukan hal itu. Namun setelah dirinya langsung mengkonfirmasi hal tersebut kepada pemerintah desa, ternyata benar.
Menurutnya, ini tentunya akan jadi masalah, entah di mana letak persoalannya sehingga paket bantuan sembako dari Dinas Sosial Provinsi itu hanya ada 1 KK yang menerima.
--page
Menurutnya, dengan persoalan itu tentunya harus ditelusuri. Karena jangan sampai bantuan sembako ini justru memunculkan berbagai asumsi liar.
“Kalau dari data yang diajukan terealisasi 70 persen wajar tapi kalau hanya 1 KK dari 404 KK yang diajukan itu rasanya tidak wajar,” tukasnya.
Parimus mengakui di masyarakat saat ini memang tengah menunggu sembako bantuan dari pemerintah. Sejauh ini yang sudah terdistribusi hanya milik pihak ketiga yakni dari dunia usaha. Itupun untuk mengakomodasi desa-desa yang di sekitar wilayah usahanya.
Persoalan data penerima bantuan sembako ini harus segera ditindaklanjuti Pemprov Kalteng. Dirinya khawatir jika masyarakat tidak kebagian bantuan akan melampiaskannya ke pemerintah desa. (NACO/B-5)
