BORNEONEWS, Sampit - Dalam masa reses anggota dewan di daerah pemilihan I, masyarakat banyak yang mengeluhkan bantuan sosial (bansos) terdampak Covid-19.
Baik berupa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat.
Keluhan tersebut ditemukan pihak legislatif DPRD Kotim di masyarakat saat melakukan reses di enam titik dapil I, anggota dewan menilai terkait bansos tersebut masih semrawut dalam realisasi di lapangan.
"Sari hasil reses selama tiga hari, ada banyak keluhan warga yang disampaikan kepada pemerintahan desa mengenai bantuan sosial yang sama sekali hingga sekarang belum diterima oleh masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Kotim, M Rudini Darwan Ali, Kamis, 14 Mei 2020.
Menurutnya tidak bantuan apapun yang diterima masyarakat selama pandemi Covid-19, baik itu bantuan langsung tunai maupun sembako yang telah dijanjikan oleh pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten.
--page
Desa yang dikunjungi pihak diantaranya Desa Telaga Baru, Palangsian, Bapeang, Bangkuang Makmur, Eka Bahurui, dan Desa Bapanggang Raya, semua masyarakat mempertanyakan bantuan yang telah dijanjikan pemerintah itu yang disampaikan melalui kepala desa masing-masing.
"Dari 6 desa sudah ada 4 desa yang telah melakukan validasi data dan finalisasi serta penetapan siapa saja warga yang berhak menerima bantuan tersebut, tapi sampai sekarang bantuannya tak terealisasi," ucap Rudini.
Ia bersama 10 Anggota DPRD Kotim yang mewakili dapil I, mendesak pemerintah setempat agar segera menyalurkan bantuan sembako bagi warga yang terdampak Covid-19, baik itu yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. (NACO/B-5)
