BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto mengatakan pemerintah daerah harus punya visi untuk mengaturnya dengan memerhatikan kearifan lokal.
"Sudah tepat Pemerintah Kota Palangka Raya tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala besar atau PSBB kemarin, karena itu kan program global secara nasional. Daerah harus memiliki visi untuk mengatur daerahnya dengan memerhatikan kearifan lokal," kata Sigit, Sabtu, 30 Mei 2020.
Menurut Sigit, PSBB merupakan program nasional, sehingga tidak bisa membuat aturan yang dapat mencakup kebutuhan masyarakat di daerah.
"Setiap daerah tentu punya budaya dan adat istiadat yang berbeda. Indonesia ini negara dengan keberagaman adat. Tentu pemerintah daerah lah yang lebih tahu aturan seperti apa yang bisa diterapkan di daerahnya masing-masing dengan keberadatan yang dapat dipatuhi masyarakat," jelasnya.
Pihaknya oun menyatakan dukungan dan apresiasi terkait tidak dilanjutkannya lagi PSBB di Kota Palangka Raya.
--page
"Biarkan pemerintah daerah menerapkan pembatasan sosial yang berbasiskan humanis karena memang daerah kita masyarakatnya harus diayomi dengan cara yang bijak, tidak bisa diterapkan aturan yang harus keras," tuturnya. (TESTI PRISCILLA/B-11)
