BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun mengakui karut marut persoalan data penyaluran bantuan sosial itu jangan serta merta menyalahkan pemerintah provinsi.
Namun data itu kata dia bermuara dari Pemerintah Kabupaten Kotim yang dianggap tidak cermat dan akurat dalam melakukan pendataan sebelumnya.
“Saya kira tidak elok kalau kita menyalahkan pemerintah provinsi karena persoalan kesalahan data untuk penyaluran bantuan sosial milik pemprov itu," kata Rimbun, Rabu, 10 Juni 2020.
Menurutnya semua harus melihat acuan data dari mana sebelumnya, kalau acuannya kabupaten tentunya di situ awal masalahnya yakni di Dinas Sosial kabupaten.
Rimbun mengakui dengan permasalahan data itu tentunya menjadikan polemik. Akibatnya penyaluran bantuan jadi terkendala. Sementara masyarakat sangat membutuhkan itu.
--page
"Saya melihat kita ini tidak siap dengan data untuk acuan itu. Tapi juga tidak bisa kita persalahkan di bagian pemerintah provinsi. Karena mereka hanya menggunakan dana sajian saja. Bukan mereka yang dari awal mengolah dan mengelola data tersebut," tegasnya.
Selain itu juga, Rimbun mengaku prihatin banyak warga miskin yang tidak mendapatkannya. Bahkan seperti beberapa waktu lalu pihak RT sudah melakukan pendataan, namun pada tingkat penyaluran justru data yang bersumber dari ketau RT ini tidak dipergunakan. (NACO/B-5)
