BORNEONEWS, Palangka Raya - Komisi A DPRD Palangka Raya Bidang Pemerintahan dan Keuangan telah melakukan rapat dengar pendapat bersama sejumlah mitra kerjanya, yakni Inspektorat, BPKAD, BPPRD, Setda, Kesbangpol, Setwan, dan Satpol PP.
Dari RDP bersama seluruh mitra kerja dalam rangka pembahasan pertanggungjawaban APBD 2019, secara umum bahwa pelaksanaannya dapat berjalan baik. Terbukti penyerapan anggarannya rata-rata diatas 90 persen.
Ketua Komisi A DPRD Palangka Raya Subandi mengatakan, meskipun mayoritas serapan anggaran mitra kerjanya telah melampaui target, namun pihaknya tetap memberikan sejumlah catatan.
Salah satunya seperti di BPKAD mengenai asuransi kesehatan bagi warga tak mampu. Dari target 40 ribu masyarakat, namun hanya terserap 37 ribu saja pada 2019.
"Sehingga masih menyisakan anggaran. Hal ini akan menjadi bahan pembahasan di APBD perubahan tahun anggaran 2020, agar penganggaran itu dibarengi pendataan di lapangan sehingga data orang tak mampu yang tercover dalam asuransi kesehatan melalui BPJS bisa dilaksanakan," jelasnya.
--page
Kemudian yang kedua masih terkait program kerja BPKAD, yakni gaji ASN. Ada ASN yang pindah dan anggarannya tersisa sebagian besar berada di seluruh SOPD. Pihaknya berharap dengan terpenuhinya target PAD ini kedepannya mampu dipertahankan bahkan ditingkatkan.
"Alhamdulilah dari penjelasannya rata-rata pencapaian PAD yang dikelola SOPD telah melampaui target. Misal di Sekda, dari anggaran yang direncanakan Rp 100 Juta, dan yang tercapai Rp 158 Juta" ujarnya.
Kemudian, kata dia, di BPPRD, pajak yang dikelola melampaui target sampai 103 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 116 Miliar telah tercapai Rp 116 miliar lebih atau 103 persen.
"Selanjutnya BPKAD dari target PAD nya Rp 13,6 miliar, tercapai sebesar Rp 18,2 miliar atau134 persen," tutup politisi Partai Golkar ini. (HENDRI/m)
