BORNEONEWS, Sampit - Pengamat Politik di Kabupaten Kotawaringin Timur, M Gumarang memperediksi pilkada Kotim bisa berlangsung head to head alias 2 pasang saja. Bahkan jika lebih itupun hanya 3 pasangan saja.
Menurutnya setelah dilakukannya proses verifikasi terhadap bakal calon perseorangan pasangan Yoyo Sugen Triyogo dan Rusmadi Abdulah dinyatakan tidak lolos oleh Komisi Pemiliham Umum (KPU) Kotim karena jumlah berkas dukungan yang diserahkan tidak sesuai dengan batas minimal dukungan atau kekurangan sebanyak 357 berkas dukungan menurut KPU Kotim yang disampaikan pada hari rabu tanggal 29 Desember Juli 2020.
Sehingga pasangan itu dianggap gagal dan dengan demikian pasangan persorangan tidak bisa lagi mengikuti tahapan pilkada selanjutnya sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang no.2 tahun 2020 pilkada perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubenur, Bupati, Walikita dan Peraturan Komisi Pemilhan Umum (PKPU) no 6 tahun 2020.
Dengan terilimnasinya pasangan persorangan semakin mengerucut peluang calon Bupati Kotim 2020 karena tergantung pada bakal calon dari partai politik.
"Di sisi lain balon Bupati dari partai politik sedang bergumul dalam berburu mendapatkan formulir B-1 KWK partai politik dalam situasi yang semakin selektif dan rumit akibat sikap dan konstalasi DPP partai politik di Jakarta tidak bisa diprediksi aleh para balon Bupati karena mereka punya hasil survei dan matematika politik sendiri alias tidak mau kecolongan karena sangat menentukan untuk kepentingan suksesnya pemilihan umum kedepan 2024 bagi kepentingan masing-masing partai politik khusunya,maupun untuk Pilpres nantinya.
--page
"Memperhatikan kondisi perkembangan demikian sesuai yang pernah saya prediksi sebelumnya bahwa calon Bupati dari partai politik akan semakin sederhana dari sisi jumlahnya karena partai tidak mau berspekulasi mencalonkan figur yag berpotensi besar kalah sekalipun memiliki kemampuan materi untuk kontribusi terhadap partai politik atau yang dikenal oleh publik uang mahar,apa lagi sebaliknya tak memiliki keunggulan komparatif politik apa-apa atau lemahnya daya dukung yang dimiliki," tukasnya.
Dengan demikian partai politik lebih memiliki nilai kesamaan di dalam nenentukan calon Bupati yaitu mencari calon yang memiliki potensial menang sehingga mereka akan berkoalisi atau saling mendukung, sama-sama tak mau berisiko kalah.
Akibat sikap DPP partai politik tersebut jelas dengan demikian jumlah calon Bupati akan lebih sederhana atau mengerucut yaitu diprediksi maksimal jumlah calon Bupati Kotim pilkada 2020 ini 2 sampai 3 pasang.
Akibat kondisi ini banyak para balon nantinya harus gigit jari dan harus menerima realita politik yang selalu dinamis tidak semudah apa yang dikepala para balon Bupati selama ini, ternyata politik itu terlalu banyak variable dinamis.
Karena kondisi politik Nasional juga pasti mempengaruhi kondisi politik di daerah oleh karena itu indikator politik harus benar2 menjadi kajian bagi para balon agar segaris lurus dengan pandangan DPP Partai Politik atau tidak bertolak belakang.
--page
Sejarah politik pilkada tahun sebelumnya atau 2015 belum tentu selalu sama dalam indikator untuk meraih kemenengan karena itu tidak harus menjadi acuan untuk digunakan pilkada 2020 karena bisa dipengaruhi kondisi politik Nasional bahkan global misalnya akibat pandemi Covid-19.
Untuk itu dibutuhkan kemampuan manegerial politik bakal calon yang profesional bukan sekedar ingin ikut kontestasi saja dengan sekedar mengandalan kemampuan tertentu misalnya hanya faktor materi atau finacial saja sedang politik membutuhkan multi faktor apa lagi saat sekarang keadaan politik memiliki konpleksitas.
Lanjut Gumarang saat sekarang di sisi lain tingkat resiko kalah karena pilkada diselenggarakan pada situasi pandemi Covid-19 sehingga bisa menimbulkan kerawanan kalah misalnya bagi calon bupati dalam bersosialisasi atau kampanye tidak menerapkan protokol kesehatan maka berpontensi menularkan wabah Covid-19.
Selain itu kampanye lebih mengedepankan kemampuan kualitas komonikasi lewat daring, virtual atau media sosial dalam menyampaikan visi misi calon Bupati. Karena kondisi wabah covid 19 juga tak lepas dari faktor yang ikut menjadi bahan penilaian bagi partai politik dalam menilai managerial politik pagi calon Bupati.
Prediksi pengerucutan calon Bupati kotim 2020 akibat sikap dan konstelasi DPP Partai Politik di jakarta,juga memiliki dampak positif terhadap kondisi penyebaran wabah covid 19 atau secara tidak langsung merupakan bagian dari mitigasi politik yang diterapkan partai politik dalam menekan tingkat resiko penularan covid 19 sehingga lebih membantu Pemerintah dalam memutus tali rantai penyebaran wabah covid 19 dalam konteks pilkada 2020.
--page
Karena Indonesia dalam tata kelola Pengurangan Resiko Bencana (PRB) masih dibawah Negara Singapore, Malaysia dan Filipina menurut PBB dalam konteks politik. (NACO/B-5)
