BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringi Timur (Kotim) Rimbun mengakui banyak menerima pengaduan dari kalangan ASN di Kotim. Pasalnya hingga kini tunjangan daerah tidak dibayarkan.
Menurut Rimbun kalangan ASN ini bergantung kepada penghasilan itu selain gaji pokok. Sehingga pembayaran harus segera dilakukan
Rimbun menyebutkan jika ketidakjelasan pembayaran tunjangan ASN ini dikhawatirkan berdampak kepada kinerja ASN itu sendiri.
Menurut Rimbun untuk rasionalisasi lalu tidak menyentuh untuk belanja tujangan ASN. Sehingga tidak ada persoalan sebenarnya jika itu dikaitkan dengan kondisi keuangan akibat wabah Covid-19.
“Saya harapkan pemerintah kabupaten segera realisasikan dan bayar tunjangan mereka, karena itu adalah hak yang mestinya mereka terima dan sudah selayaknya dibayarkan,” tukas Rimbun, Minggu, 9 Agustus 2020.
--page
Menurutnya, akibat tidak ada tunjangan, sejumlah ASN harus mencari dana talangan atau pinjaman dana untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari.
Sementara sebagian ASN juga gaji pokoknya sudah dipotong oleh Bank karena cicilan pinjaman sebelumnya.
“Bahkan ada yang gaji hanya sisa Rp1 juta karena ada cicilan bank, dengan kondisi ini mereka hidup di dalam kesulitan. Mestinya pemerintah kabupaten cepat memberikan penjelasan sehingga mereka juga tidak menunggu," tukasnya.
Politisi PDI Perjuangan Kotim itu menegaskan Pemkab Kotim semestinya terbuka dan menjelaskan duduk persoalannya. Namun sejauh ini, pemkab seakan cuek dengan kondisi itu.
“Kalau memang tidak ada uangnya dan menunggu dana dari pihak pusat saya minta sampaikan. Karena kasian ASN yang hanya berharap dari tunjangan itu, mayoritas mereka mengeluhkan itu,” tandasnya. (NACO/B-5)
