BORNEONEWS, Nanga Bulik - Upacara peringatan HUT ke 75 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Pemkab Lamandau berlangsung sederhana. Bahkan, peserta upacara jumlahnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
Peserta upacara hanya terdiri dari unsur FKPD serta puluhan ASN perwakilan dari sejumlah instansi, termasuk pasukan pengibar bendera yang dibatasi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari berkumpulnya banyak orang di tengah pandemi covid-19.
Dalam sambutan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, yang dibacakan Bupati Lamandau, H Hendra Lesmana, dikatakan, sampai saat ini status nasional kaitan bencana non alam yakni covid-19 termasuk di Kalimantan Tengah belum dicabut.
"Namun saat ini kita diharuskan menerapkan pola tatanan hidup baru dengan persyaratan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas sosial secara normal dan tetap produktif di tengah pandemi," kata Hendra Lesmana.
Dia menambahkan, dalam upaya percepatan penanganan bencana non alam penyebaran Covid-19, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan kesehatan dampak ekonomi dan jaringan pengaman sosial sebesar Rp 1,4 triliun.
--page
Kemudian, dalam rangka mendukung gerakan kedaulatan pangan nasional, pencanangan Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi yang ditetapkan sebagai daerah pendukung gerakan ketahanan pangan nasional, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di Kalimantan Tengah maupun nasional.
"Dengan dibukanya lahan sawah ini, selain bisa menjadi peluang kerja baru juga diharapkan dapat memanfaatkan lahan tidur dan terlantar menjadi terkelola dan terpelihara. Sehingga dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.
Usai upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI juga dilaksanakan pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdi selama 30 tahun lebih.
Penghargaan itu diberikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang juga mantan Pelaksana tugas (Plt) Sekda Lamandau, H Masrun. (HENDI NURFALAH/B-11)
