BORNEONEWS, Sampit - Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Juliansyah mengingatkan agar pemerintah kabupaten segera membenahi forum CSR agar bisa diaktifkan lagi.
Pasalnya, sejauh ini forum CSR dianggap tidak memiliki andil sebagai pengarah maupun pengkoordinasi pelaksanaan kegiatan itu.
“Kita bukan anti investasi, tetapi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif itu sebenarnya sangat sederhana, salurkan CSR ke masyarakat di sekitar. Biar masyarakat senang dengan kehadiran investasi itu," kata Juliansyah, Kamis, 20 Agustus 2020.
Persoalan mengenai keluhan CSR ini disampaikan kepadanya saat reses DPRD Kotim beberapa waktu lalu. Di daerahnya, masih banyak masyarakat mengaku belum mendapatkan CSR terkhususnya di daerah pelosok.
Meski begitu, CSR memang ada aturan mainnya. Perusahaan juga tidak bisa asal menyalurkan. Prioritas perusahaan biasanya mereka yang ada di sekitar usaha itu saja.
--page
"Kalau mereka yang desanya jauh dari izin usaha tidak bisa menuntut, karena mereka yang di sekitar usaha itulah sesuai dengan ketentuan yang mesti diperhatikan," tukas Juliansyah.
Ia mendorong agar forum CSR Kotim yang lebih aktif untuk menyuarakan kesepahaman dalam pelaksanaan CSR Kotim ini.
Jumlah investor begitu banyak terutama di sektor perkebunan seyogyanya bisa jadi peluang untuk percepatan pembangunan.
“Ada puluhan perusahaan perkebunan. Seandainya program CSR mereka itu memang terakomodir dan terarah, saya yakin pembangunan yang saat ini jadi beban pemerintah kabupaten itu bisa terbantukan," tutup Juliansyah. (NACO/B-11)
