BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kapuas berdasarkan hasil pengukuran tahun 2020 terhadap 214 desa telah menunjukan hasil yang baik atau menunjukkan peningkatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kapuas, Yan Marto mengatakan tahun 2019 secara umum IDM Kabupaten Kapuas masih berada pada status tertinggal, namun untuk tahun 2020 telah berhasil meningkatkan statusnya menjadi berkembang.
Ia menjelaskan pengukuran IDM yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak tahun 2015 itu didasarkan pada 3 (tiga) indikator utama meliputi Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indek Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
“Indikator yang dikembangkan dalam IDM berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan, yang mana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi faktor yang saling mengisi dalam menentukan status kesejahteraan masyarakat desa,” kata Yan Marto, Rabu, 2 September 2020.
Lebih lanjut, ia menjelaskan adapun hasil pengukuran IDM tahun 2020 di Kabupaten Kapuas adalah menunjukan trend yang positif dengan telah munculnya satu desa dengan status Desa Mandiri untuk pertama kali di Kabupaten Kapuas yaitu Desa Bungai Jaya di Kecamatan Basarang.
--page
"Selanjutnya jumlah Desa Maju bertambah dari 6 di tahun 2019 menjadi 8 desa di tahun 2020," jelasnya.
Kemudian, lanjut dia jumlah desa berkembang bertambah dari 59 desa di tahun 2019 menjadi 94 desa di tahun 2020, sedangkan desa tertinggal berkurang dari 116 di tahun 2019 menjadi 104 desa di tahun 2020, dan desa sangat tertinggal berkurang dari 30 desa di tahun 2019 menjadi 7 Desa di tahun 2020.
"Untuk 3 (tiga) indikator utama meliputi Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dengan capaian 0,70, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dengan capaian 0,45 dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dengan capaian 0,63," tuturnya.
Sehingga, capaian rata rata Kabupaten Kapuas mencapai 0,60 atau dengan kriteria status berkembang.
"Ketiga indek utama ini menunjukan bahwa seluruh stake holder telah bekerja secara sistemik di desa, terutama pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi serta pemerintah pusat. (DODI RIZKIANSYAH/B-5)
