BORNEONEWS, Sampit - Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur kembali melakukan monitoring terhadap keberadaan kepelabuhan. Kali ini yang mereka datangi 2 terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) milik PT Unggul Lestari dan PT Uni Primacom di daerah Kecamatan Parenggean.
Kegiatan tersebut didampingi langsung Kepala KSOP Kotim, Thomas Candra berserta sejumlah stafnya. Sementara itu, dari DPRD Kotim diikuti Handoyo J Wibowo, M Kuniawan Anwar dan Bima Santoso.
Kunjungan DPRD ini melihat langsung TUKS yang menjadi tempat bongkar muat hasil dari perkebunan kelapa sawit yakni CPO yang dikirim keluar daerah.
“Hari ini kita sekadar mengecek keberadaan dan kelayakan sebuah terminal khusus. Ini bagian dari program kami di Komisi IV untuk sektor kepelabuhanan, apakah sudah sesuai dengan arahan pemerintah atau tidak,” kata Ketua Komisi IV, Dadang H Syamsu.
Dadang mengatakan, setelah sesesai dari kegiatan penijauan lapangan ini mereka akan menghadap ke pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jendral Perhubungan Laut di Kementrian Perhubungan.
--page
Perihal yang mereka sampaikan mengenai keberadaan hingga pelaksanaan penyelenggaran tarsus di daerah itu sendiri.
“Rencana bulan depan kita akan bawa ke pemerintah pusat. Karena dari sejumlah temuan kita ada tarsus ataupun TUKS yang memang kondisinya tidak layak dan cenderung membahayakan,” tukasnya.
Dadang juga mengapresiasi kehadiran dari pihak KSOP Kotim. Menurutnya sinergitas dengan lembaga vertikal demikian sangat diharapkan untuk menata dan membenahi sektor usaha kepelabuhnan di daerah ini
“Prinsipnya kami bersama dengan KSOP ini punya tujuan untuk keamanan, keselamatan dan keberlangsungan usaha itu sendiri, bagi yang salah kita benahi, tapi kalau masih belum mau berbenah harus ada tindakan tegas," pungkasnya. (NACO/B-7)
