BORNEONEWS, Palangka Raya - Kementerian Pertanian terus mendorong masuknya investasi dan berupaya terus meningkatkan ekspor. Salah satu yang menjadi andalan ekspor adalah komoditas perkebunan.
Hal ini dibahas dalam Indonesia Bicara mengangkat tema "Kepastian Berinvestasi di Sektor Perkebunan" yang dilaksanakan secara virtual live streaming pada Kamis, 24 September 2020 melalui akun-akun resmi Media Indonesia dengan menghadirkan narasumber-narasumber terkait.
Ketua Dewan Redaksi Media Group, Usman Kansong selaku moderator dalam pengantarnya mengatakan bahwa komoditas perkebunan bahkan menjadi penyumbang terbesar devisa di sektor non migas.
"Data BPS menunjukkan kontribusi perkebunan sekitar 97,4 persen terhadap volume ekspor pertanian dan berkontribusi 96,9 persen terhadap nilai ekspor sektor pertanian. Agar nilai ekspor dapat meningkat, diperlukan adanya percepatan investasi," kata Usman.
Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, menurutnya mengeluarkan data di BPKM, investasi di pertanian selama 2009 sampai 2013 masih rendah yakni sebesar Rp96,1 triliun, tetapi pada periode 2014 sampai 2018 meningkat menjadi 157 persen atau Rp240,8 triliun.
--page
"Dalam lima tahun ke depan dari 2020 sampai 2024 pemerintah menargetkan investasi sektor pertanian mencapai Rp2.231,5 triliun atau meningkat 827 persen. Sedangkan tenaga kerja sektor pertanian, termasuk perkebunan tentu saja, ditargetkan meningkat 3,26 juta orang atau naik sebesar 8,4 persen," tuturnya.
Secara makro, lanjutnya, PDB dari sektor pertanian ditargetkan tumbuh di atas 5 persen. Sementara untuk perkebunan sendiri target investasi selama 5 tahun mendatang Rp1.567 triliun. Dengan rincian kelapa sawit 70 persen, tebu 26 persen, dan tembakau 21 persen, serta yang lain-lain yaitu karet, kakau, kopi, dan rempah sekitar 3 persen.
"Namun investasi di sektor perkebunan masih menghadapi berbagai kendala yang mengganggu kepastian berinvestasi. Kendala itu antara lain yang sekarang sedang ramai di Kalimantan kemudian juga di Sumatera, terutama Sumatera Utara, di Kalimantan itu ialah di Kalimantan Tengah yaitu klaim masyarakat atas tanah-tanah HGU perusahaan perkebunan. Persoalan itu tentu saja harus kita selesaikan supaya ada kepastian dalam berinvestasi di sektor perkebunan," tuturnya.
Dengan tujuan inilah menurut Usman pihaknya menghadirkan narasumber-narasumber kompeten antara lain Direktur Wilayah III Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Aries Indanarto, Pengamat Ekonomi, Fadhil Hasan, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Joko Supriyono, serta dua narasumber dari Kalteng yakni Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, Ir Rawing Rambang dan Kepala Kanwil BPN Kalteng 2018-2020/Kepala Kanwil BPN Sumsel 2020, Drs Pelopor. (TESTI PRISCILLA/B-7)
