BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kotawaringin Timur, Andri Rizky Agustian mengatakan, saat ini media sosial sudah seperti pengadilan publik, maka ada peran media massa menjadi penangkal hoaks yang beredar.
"Kami di Kotawaringin Timur ini punya pengalaman kelam terkait konflik kesukuan, karena itu seperti ada aturan tidak tertulis, wartawan di Kotim ini sangat berhati-hati dalam penulisan berita yang berpotensi menimbulkan permasalahan, termasuk terkait hoaks ini," kata Andri saat menjadi pembicara dalam Webinar Literasi Pemberitaan dan Mencegah Hoaks di Pilkada via zoom, Jumat, 25 September 2020.
Bersama Staf Ahli Menteri Bidang Hukum pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof Henri Subiakto, Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, serta Komisioner KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Rifqi Nasrullah, Andri menjadi pembicara dalam webinar yang dilaksanakan Dewan Pers bersama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut.
"Makanya kami di PWI Kotim ini melek teknologi, ketika menemukan ada hoaks yang beredar di media sosial, akan segera kami buat berita bantahan di media-media resmi sesuai dengan fakta," tutur pria yang juga merupakan redaktur di borneonews.co.id ini.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof Henri Subiakto mengatakan hoaks memang seringkali menjadi alat propaganda dan permainan politik.
--page
"Hoaks sudah menjadi bagian dari political game di berbagai negara dan daerah. Bahkan hoaks sudah menjadi komoditas, dan produsen hoaks menjadi usaha ekonomi politik," tutur Henri. (TESTI PRISCILLA/B-11)
