BORNEONEWS, Palangka Raya - Grafik perolehan suara Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng beredar di media sosial Facebook.
Grafik itu menunjukan perolehan suara 53,75 persen diperoleh Pasangan Ben Bahat-Ujang Iskandar dan 41,23 persen Sugianto Sabran-Edy Pratowo.
Grafik itu disebut sebagai hasil survei dari Indikator Pusat Kajian Opini Publik setelah melakukan survei kepada 9.693 orang pada tanggal 18-22 Oktober 2020.
Hasil itu kemudian diasumsikan sebagai hilangnya suara petahana, bahkan lembaga itu mengklaim 5,02 persen undecided voters tidak akan mampu merubah perolehan peta suara pada pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang.

Namun ada fakta lain di balik hasil survei itu, lantaran lembaga survei yang merilis hasil tersebut ternyata mempunyai indikasi menggunakan nama yang mirip dan seolah-olah mencatut lembaga resmi lainnya.
--page
Adalah Indikator Politik Indonesia menerbitkan pernyataan bahwa pihaknya tidak pernah
mempublikasikan data survei Pilkada Kalteng baik dalam bentuk gambar, grafis dan sejenisnya.
"Oleh sebab itu kami meminta pihak bersangkutan untuk segera mencabut menghapus, postingan gambar tersebut dan meminta maaf," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Selasa 3 November 2020.
Burhanuddin menegaskan bahwa “Indikator Pusat Kajian Opini Publik” bukan dan tidak ada hubunganya sama sekali dengan lembaga yang dipimpinnya itu.
"Kami juga mengharapkan lembaga yang menamakan dirinya “Indikator
Pusat Kajian Opini Publik” tersebut juga segera memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat Kalimantan
Tengah," ucapnya.
Sementara itu, Divisi Komunikasi dan Media Indikator Politik Indonesia, F Hidayat mengaku belum pernah mendengar atau mengetahui ada nama lembaga tersebut. Bahkan dalam Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) nama tersebut belum pernah muncul.
--page
"Setahu saya nama itu gak ada, kami ada Persepi tapi selama ini belum ada lembaga survei dengan nama Indikator Pusat Kajian Opini Publik. Saya juga masih cari-cari itu lembaga karena kami mau minta penjelasan lebih lanjut terkait surveinya," tandas Hidayat. (HENDRI/B-5)








