TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia kini menjadi satu-satunya negara Asia yang masih menerima fasilitas Generalized System of Preference (GSP) dari Amerika Serikat. Fasilitas pembebasan bea masuk ke negeri Paman Sam itu membuka peluang peningkatan ekspor Indonesia. AS telah menghapuskan sebagian atau seluruh fasilitas GSP untuk mitra dagang regional lainnya, termasuk India, Turki, dan Thailand.
"Dengan dihapuskannya fasilitas GSP untuk Thailand, India, dan Turki oleh AS maka Indonesia punya peluang meningkatkan ekspornya terutama produk-produk yang selama ini dipasok oleh ketiga negara tersebut, seperti elektronik, furniture, produk karet, dan lainnya," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan Muhri kepada Tempo, Selasa 3 November 2020.
Selain GSP, beberapa langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan untuk mendorong ekspor, di antaranya membangun komunikasi intensif dengan pemerintah AS untuk penanganan hambatan perdagangan dan mendorong relokasi industri AS dari Cina ke Indonesia. Selain itu, Kemendag juga tengah melakukan kajian kemungkinan perundingan dagang bilateral di masa depan untuk mendapatkan akses pasar yang lebih baik.
Duta Besar RI untuk AS Muhammad Lutfi pun mengatakan dengan keputusan itu, Thailand akan kehilangan 804 pos tarif atau setara US$ 2,4 miliar dari produknya yang mendapatkan fasilitas GSP. Total pos tarif tersebut, ujar Lutfi, sama dengan 50 persen fasilitas yang dinikmati Thailand selama ini.
Pemangkasan fasilitas dari tiga negara itu, Lutfi menyebutkan pos tarif yang tidak mendapatkan fasilitas GSP lagi adalah produk suku cadang otomotif, panel elektronik, porselen, perhiasan, dan konsentrat sari buah.
"Saya melihat bahwa ini akan mejadi tren dari pada penguatan ekspor berbasis industri, seperti industri otomotif. Kita juga bisa melihat bahwa industri porselen atau holloware (peralatan makan) ini sangat baik," ujar Lutfi.
Selain itu, Lutfi mengatakan eksportir juga bisa memanfaatkan peluang dari sanksi yang diberikan kepada Vietnam akibat tuduhan manipulasi mata uang dan kayu ilegal. Melihat situasi ini, Lutfi mengatakan Indonesia bisa menggenjot ekspor furnitur.
"Saya bisa lihat bahwa dalam 1-2 tahun mendatang, ekspor furnitur akan tumbuh hebat sekali akibat tuduhan pada Vietnam," ujar Lutfi.
Tak hanya GSP, Lutfi mengatakan Indonesia akan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan mengajukan skema Limited Trade Deal (LTD). Menurut dia, pemerintah saat ini tengah menyusun penulisan surat kepada United States Trade Representative (USTR) untuk melakukan negosiasi.
Pada skema LTD, nantinya tarif bea masuk produk yang ada dalam GSP dapat dijadikan nol secara permanen. Sementara itu untuk tarif bea masuk produk di atas 10 persen dapat dipangkas sebesar 50 persen.
"Kami menawarkan (skema) 5+7+5, yaitu lima produk ekspor utama, tujuh produk potensial, dan lima produk strategis," ujar Lutfi.
Adapun lima produk ekspor utama adalah apparel, karet, alas kaki (footware), elektronika, dan furnitur. Kemudian, untuk tujuh produk potensial adalah produk kayu, travel goods, produk kimia terutama berbasis kelapa sawit, perhiasan, mainan, rambut artifisial, dan kertas. Terakhir untuk lima produk strategis yaitu produk mesin, plastik, spare part otomotif, alat optik dan medis, dan produk kimia organis.
Dalam skema LTD itu, Indonesia akan membuka pasar digital bagi AS. Lutfi berujar hal tersebut disambut baik oleh AS melihat pasar industri digital yang besar di Indonesia. Ia berharap LTD bisa menggenjot perdagangan kedua negara sehesar dua kali lipat dari nilai perdagangan saat ini sebesar US$ 27,1 miliar. Ia memperkirakan nilai perdagangan akan mencapai US$ 60 miliar dalam lima tahun.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja mendukung rencana tersebut. Menurut dia, fasilitas GSP ini sifatnya adalah skema preferensi dagang yang unilateral, yang artinya bisa diberikan dan dicabut kapan saja oleh negara pemberi fasikitas. Ia berujar Indonesia dan AS perlu mengembangkan cara lain untuk menciptakan skema preferensi dagang yang memiliki tingkat kepastian lebih tinggi dan lebih permanen bagi pelaku ushaa Indonesia.
"Karena itu kami pun mendukung bila Indonesia dan AS akan mengembangkan skema kerjasama perdagangan yang baru secara bilateral, disamping GSP," ujar Shinta.
Menurut dia, skema tersebut berpeluang membentuk rantai pasok (supply chain) produksi antara Indonesia-AS. Selain ini juga kerja sama tersebut menarik investasi dari AS, terutama dengan adanya perang dagang antara AS dan Cina. "Dengan demikian, perdagangan dan investasi kedua negara bisa terus berkembang secara efektif, sustainable, dan saling menguntungkan," kata dia.
Wakil Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan saat ini AS masih menjadi negara tujuan utama untuk eskpor furnitur dan kerajinan Indonesia. Menurut dia, perlu ada perjanjian dagang yang bersifat bilateral agar nilai dan volumen ekspor ke AS bisa terus naik. Meski begitu, Sobur mengatakan industri juga butuh perbaikan daya saing agar produksi bisa semakin efisien dan produktif.
