BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kotawaringin Timur, H Ary Dewar mengaku sepakat jika dalam politik di Pilkada ini netralitas aparatur pemerintahan wajib dipertahankan.
Bahkan ia mengajak masyarakat ikut mengawasi setiap tahapan pemilu kepala daerah untuk mencegah aparatur pemerintah yang tidak netral.
"Kita lihat indikasi ketidaknetralan itu memang ada. Makanya masyarakat juga harus ikut mengawasi," ucap Ary, Sabtu, 7 November 2020.
Pemerintah, kata Ary, harus netral dan tidak boleh memihak kepada pasangan calon manapun. Sebab, pemerintah tidak hanya terdiri dari atas aparatur sipil negara atau ASN, tetapi juga aparatur pemerintah desa.
Mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan selama mereka dalam kapasitas sebagai aparatur pemerintahan.
--page
Netralitas pemerintah sangat rawan dilanggar. Tidak hanya dalam tindakan oknumnya yang terlibat politik praktis, tetapi juga bisa dalam bentuk penggunaan anggaran kegiatan yang cenderung menguntungkan atau diarahkan untuk pasangan calon tertentu.
Ia menyarankan aparatur pemerintah lebih baik fokus meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat, terlebih pandemi Covid-19 saat ini menimbulkan dampak yang luas terhadap hampir semua sektor kehidupan sehingga diperlukan solusi pemerintah dalam membantu masyarakat.
Jika pemerintah maupun oknum aparaturnya tidak netral maka akan merugikan semua pihak. Selain merugikan pasangan calon lainnya, tindakan itu juga merugikan masyarakat karena otomatis berpengaruh tidak baik terhadap kinerja oknum ASN tersebut dalam melayani masyarakat. (NACO/B-7)
