BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun mengaku sangat prihatin dengan dugaan adanya keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik.
Jabatan di ASN itu bukan jabatan politik. Segala sesuatunya harus ada tahapan dan penilaian. Kalau birokrasi pemerintahan dibuat seperti dunia politik maka akan melahirkan birokrasi yang tidak sehat.
"Lagi pula kasihan ASN yang seharusnya mendapatkan jabatan tersebut karena profesionalisme justru tidak lantaran karena tidak main politik tadi, jadi ASN berpolitik itu berpotensi merusak dari internal," tegasnya.
Ditekankan agar ASN fokus bekerja saja sesuai tugas dan fungsinya. Jangan sampai justru pekerjaan sebagai ASN menjadi terbengkalai.
"Kalau ingin berpolitik tanggalkan dulu seragam ASN dan itu namanya serius kalau masih berani-berani takut lebih baik tidak usah," pungkasnya.
--page
Dia menyarankan agar pengawasan selain di Bawaslu juga masyarakat diharapkan bisa bersinergi untuk mencegah itu semua
Menurutnya, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah ASN menjadi tim sukses salah satu paslon di pilkada ini.
"Saya ingin kita punya persepsi yang sama untuk ASN dilarang keras berpolitik," kata Rimbun, Minggu, 8 November 2020.
Menurutnya tidak sulit untuk mencegah hal itu. Apalagi zaman teknologi saat ini semakin mudah karena kemampuan smartphone untuk merekam baik audio maupun visual.
"Kalau ada ASN masih intrrvensi masyarakat untuk mendukung salah satu paslon tinggal direkam dan dikirim ke Bawaslu, polisi maupun Komisi ASN sudah bisa. Karena harus diberikan efek jera untuk oknum berani bermain," tegasnya.
--page
Rimbun menyayangkan sikap oknum ASN yang terlibat politik. Dia menduga oknum yang terlibat ini mungkin saja mendapatkan janji jabatan yang lebih prestisius ketika nantinya dukungan ini menang. Hal ini sama saja tidak menunjukan profesionalisme dan kapasitas yang baik. (NACO/B-6)
