BORNEONEWS, Palangka Raya - Puluhan peserta mengikuti rekonsiliasi data penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan penyusunan laporan logistik perlindungan sosial korban bencana alam atau PSKBA. Kegiatan tersebut berlangsung di Palangka Raya selama tiga hari berakhir pada Rabu, 18 November 2020.
“Peserta kegiatan berjumlah 54 orang berasal dari seluruh kabupaten dan kota se Kalteng,” kata Sekretaris Dinas Sosial Kalteng, Budi Santoso mewakili Plt Kepala Dinas, dr Rian Tangkudung.
Dari jumlah tersebut, lanjut Budi, 24 orang di antaranya mengikuti rekonsiliasi data tersebut sedangkan sisanya atau berjumlah 34 orang terkait penyusunan laporan logistik PSKBA.
“Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data yang akurat mengenai transaksi penyaluran bantuan sosial non tunai program keluarga harapan serta data barang persediaan penanggulangan bencana pada gudang logistik kabupaten, kota dan provinsi,” ungkapnya.
Budi menuturkan, kegiatan itu digelar sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good govermance), sekaligus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara. Penyaluran bantuan sosial tidak hanya diharapkan tepat sasaran, waktu, jumlah dan tepat administrasi tetapi juga perlu didukung dengan laporan yang memadai.
--page
“Penyaluran bansos program PKH sejak tahun 2017 dilakukan dengan melibatkan pihak perbankan. Sistem ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program penyaluran bansos sehingga mudah dikontrol, dipantau dan mengurangi penyimpangan,” paparnya.
Budi melanjutkan, dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai menyebutkan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi soail.
Barang persediaan dalam rangka penanggulangan bencana yang berada pada gudang masing-masing kabupaten dan kota merupakan bagian dari aset yang harus dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun.
“Saya berharap seluruh kabupaten dan kota senantiasi menjaga kondisi aset tersebut dan melakukan pencataan secara tertib,”
Dia menambahkan, kegiatan tersebut sekaligus untuk menyamakan data penyaluran bantuan sosial PKH dan kondisi barang persediaan penanggulangan bencana di Kalteng, sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian.
--page
Menurut Budi, rekonsiliasi data sangat penting dilakukan karena untuk menjamin kebenaran, kesesuaian data dan menyamakan data secara berjenjang. Kemudian, menyajikan realisasi belanja bantuan sosial dan aset persediaan secara akurat, transparan dan akuntabel. Selanjutnya untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Pada kesempatan tersebut, Budi juga mengajak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. (BUDI YULIANTO/B-7)
