BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Khozaini menyebutkan pengangkatan tenaga honor daerah yang baru dilakukan di tahun 2021 ini rawan menuai masalah.
Karena kata Khozaini pengangkatan itu tidak disertai dengan kebijakan anggaran untuk membayar gaji mereka kedepannya.
“Banyaknya tenaga honorer yang baru diangkat tahun 2021 ini saya meragukan, dari mana uang untuk membayaranya sementara dalam pembahasan APBD 2021 ini lalu tidak termuat untuk membayar honor baru. Kecuali mereka yang sudah melanjutkan saja," ucapnya, Minggu, 31 Januari 2021.
Khozaini menyebutkan ada ratusan honore baru yang diangkat Pemkab Kotim. Bahkan itu bergulir sejak akhir tahun lalu.
Ia merasa bingung hal yang menjadi dasar kebijakan pemerintah kabupaten terus menambah tenaga honore ini. Sementara di satu sisi Pemkab Kotim terus mengatakan akan melakukan efisiensi anggaran.
--page
“Bayangkan informasinya ada ratusan orang honorer baru ini yang tersebar diberbagai SOPD. Lalu pertanyaanya apakah memang sedemikian mendesaknya perekrutan itu tanpa melihat darimana anggaran untuk membayar mereka,” tukasnya.
Khozaini menyebutkan pengangkatan itu harus mengacu kepada analisa jabatan dan analisa beban kerja masing-masing SOPD.
Politisi Partai Hanura ini menegaskan pengangkatan tenaga honorer jangan seolah-olah menjadi wadah permainan oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan.
“Jangan sampai ada calo bermain lalu ujung-ujungnya yang dijanjikan sudah bayar tetapi tidak bisa dibayarkan melalui APBD lagi dan akhirnya yang jadi korban adalah masyarakat lagi,” tandasnya. (NACO/B-5)
