BORNEONEWS, Palangka Raya - Pakar Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP) Farid Zaky Yopie menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro masih memiliki sisi kelonggaran.
“Ada sisi kelonggaran seperti adanya perubahan terhadap waktu jam malam, atau pembatasan kapasitas orang dalam satu tempat dan lain sebagainya,” ungkap Farid Zaky Yopie, Kamis 18 Februari 2021.
Menurutnya, kelonggaran tersebut memberikan ruang agar kegiatan ekonomi khususnya di Palangka Raya bisa berjalan lebih fleksibel. Sehingga upaya pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik.
Sedangkan dalam mengatasi dampak kesehatan, penerapan PPKM skala mikro menjadi hal yang cukup tepat, karena hal ini menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya transmisi lokal penularan covid-19 atau klaster keluarga.
“PPKM skala mikro ini tujuannya membangun kesadaran berjamaah dari unit terkecil yakni keluarga. Makanya lini yang disasar sampai ke level RT/RW,” ungkapnya.
--page
Zaki mengingatkan meskipun ada sedikit kelonggaran untuk tetap menjalankan aktivitas perekonomian dengan berbagai aturan, masyarakat tetap harus taat protokol kesehatan.
“Sedangkan untuk kelonggaran itu dimaksudkan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan, tapi bukan berarti penerapan protokol kesehatan juga dilonggarkan,” katanya. (HERMAWAN DP/B-6)
