BORNEONEWS, Palangka Raya – Pakar Kebijakan Publik Univesitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP) Farid Zaky Yopie menilai transparansi dan kolaborasi sangat dibutuhkan untuk mensukseskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di Palangka Raya.
“Agar kebijakan PPKM skala mikro ini bisa berjalan dengan optimal, Pemerintah Kota Palangka Raya harus berpegang pada dua kunci yakni transparansi dan kolaborasi,” ungkap Farid Zaky Yopie, Kamis 18 Februari 2021.
Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk disiplin terhadap protokol kesehatan bisa tumbuh, jika Pemko Palangka Raya bisa membangun transparansi yang terukur, terutama pada hal-hal yang memiliki sensitivitas tinggi, seperti pengelolaan anggaran dan lain sebagainya.
Sementara itu, memperluas kolaborasi dengan menggandeng tokoh masyarakat hingga level terkecil sebagai penyambung lidah pemerintahan dalam memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat sebagai upaya penyadartahuan.
“Selain itu, melalui kolaborasi ini, pemko juga dapat melakukan pemetaan terhadap setiap risiko atau dampak lainnya, terutama yang berkaitan dengan mobilisasi warga sekitar,” tambahnya.
--page
Menurut Zaky, kunci dari kebijakan Covid-19 sebenarnya adalah modal sosial. Bagaimana jaringan kesadaran diantara masyarakat itu dapat tumbuh. Sehingga bisa saling mengingatkan dan menguatkan.
Zaky menuturkan edukasi di level terkecil penting agar aparatur ditingkat RT/RW sampai kelurahan bisa proaktif, terutama dalam melapor warganya yang punya gejala positif.
“Saya kira, sasaran utama PPKM mikro di Palangka Raya akan berhasil jika mampu membangun kesadaran kolektif melalui konsistensi dan ketegasan yang humanis,” pungkasnya. (HERMAWAN DP/B-5)
