BORNEONEWS, Buntok - Bupati Barito Selatan, H. Eddy Raya Samsuri mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri dan masyarakat mampu tidak menggunakan gas elpiji 3 kilogram.
"Kita mengimbau kepada ASN, TNI, Polri, UKM, pelaku usaha dan masyarakat mampu yang masih menggunakan gas elpiji ukuran tabung 3 kilogram beralih ke elpiji bright ukuran tabung 5,5 kilogram atau 12 kilogram," kata Eddy Raya Samsuri.
Karena, lanjut dia, gas elpiji ukuran tabung 3 kilogram tersebut merupakan subsidi dari pemerintah melalui pertamina kepada keluarga kurang mampu dan usaha mikro kecil.
"Namun seperti kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan, gas elpiji ukuran 3 kilogram bersubsidi ini, tidak sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat kurang mampu," beber dia.
Menurutnya, hal tersebut disebabkan pendistribusiannya bersifat terbuka, sehingga semua lapisan masyarakat dapat membelinya.
--page
Di sisi lain, adanya perbedaan harga yang mencolok antara gas elpiji bersubsidi dengan non subsidi yang menyebabkan banyak masyarakat mampu bahkan restoran-restoran menggunakan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram tersebut.
Ia menjelaskan, sebenarnya pemerintah telah berusaha agar penggunaan gas elpiji ukuran tabung 3 kilogram itu supaya tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.
Salah satunya, lanjut dia, melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala bersama pihak kepolisian, pertamina dan semua pihak terkait, namun kenyataannya sejauh ini masih ada ditemukan pelanggaran.
"Untuk saya minta kesadaran bagi ASN, TNI, Polri, UKM, pelaku usaha dan masyarakat mampu agar tidak menggunakan gas elpiji ukuran 3 kilogram dan beralih ke elpiji bright 5,5 kilogram atau 12 kilogram," pintanya.
Dia menambahkan, mulai hari ini, akan ada program trade ini atau tukar tabung dari 3 kilogram ke elpiji bright ukuran 5,5 kilogram atau 12 kilogram.
--page
"Kita mendukung program itu dan ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk menukar tabung dari 3 kg ke ukuran 5,5 kilogram atau 12 kilogram," ucap dia.
Untuk waktu dan tempat menukar tabungakan dikoordinir pihak pertamina bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Barito Selatan. (URIUTU DJAPER/B-7)
