BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pansus covid-19 DPRD Barito Timur yang telah dibentuk sejak Juni 2020 juga mendapatkan sorotan dari tokoh masyarakat Kabupaten Barito Timur, Theodore Badowo.
"Kebijakan untuk menekan kasus positif covid-19 tidak berhasil, buktinya masih ada zona hitam dan pertumbuhan covid-19 di Barito Timur masih yang tertinggi di Kalimantan Tengah," ujar Badowo saat diwawancarai, Jumat, 12 Maret 2021.
Seperti diketahui, sejak Juni 2020 DPRD Barito Timur membentuk pansus covid-19 untuk melakukan pengawasan dan mendorong pelaksanaan dan realisasi program penanganan dan pencegahan covid-19 yang dilakukan pemerintah kabupaten. Namun hingga kini, kasus positif covid-19 masih terus meningkat hingga mencapai lebih dari 800 kasus.
"Ini kan DPRD harus memperhatikan dan menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil eksekutif, mempertanyakan atau bila perlu mengadakan rapat dengar pendapat dengan eksekutif kenapa justru covid-19 di Kabupaten Barito Timur terus meningkat, apa saja yang dilakukan satgas covid-19 selama ini," kata Badowo.
Menurutnya mantan Ketua Komite Pendiri Kabupaten Barito Timur ini, jika sudah disampaikan dan tidak ada perbaikan apa pun maka ada hak DPRD yang dapat digunakan yaitu hak angket, hak interpelasi dan hak mengajukan pendapat atau pertanyaan.
--page
"Waktu ada demo-demo kemarin masyarakat sudah meminta DPRD untuk melakukan hak interpelasi melalui hak angket, katanya akan dilaksanakan tapi buktinya mana? Akhirnya semua diam, semua melempem karena kalah dengan pamor pemerintah daerah atau eksekutif," ujar Badowo.
Menurutnya, jika eksekutif tidak mau mendengar atau melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD, seharusnya DPRD melaksanakan hak angket karena itu merupakan kepentingan rakyat banyak.
"Jadi kalau saya menilai secara global DPRD kita memang sangat sangat lemah," pungkasnya.
Hingga hari ini, akumulasi positif covid-19 Barito Timur meningkat menjadi 803. Rinciannya 701 orang telah sembuh, 90 orang masih dalam perawatan dan 12 orang meninggal dunia.(BOLE MALO/B-7)
