BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Guna memudahkan pencarian arsip agar pelayanan pada masyarakat bisa semakin maksimal, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun meresmikan Gedung Arsip, Kamis, 8 April 2021.
Kegiatan peresmian yang dilakukan oleh Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Arif Zahari ini juga dihadiri oleh Sekda Kotawaringin Barat (Kobar), Suyanto dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kobar, Hepy Kamis serta undangan lainnya.
Arif Zahari menjelaskan tujuan dibangunnya gedung arsip di lingkungan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun ini.
"Kedepannya, kami tetap mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada yaitu seluruh pelayanan kami menggunakan sistem digital dalam proses klaim, melalui program Lapak Asik, tetapi ada juga peserta yang mengurus klaim secara onsite, langsung secara fisik datang ke kantor untuk pengurusan klaim tersebut," jelas Arif Zahari.
Sehingga, menurut Arif, untuk memudahkan pelayanan bagi peserta yang belum seluruhnya mengenal digital literasi.
--page
"Jadi kami tetap memberikan ruang pelayanan yang mengurus klaim secara fisik. Walaupun prosesnya tetap secara digital, namun peserta yang datang ke kantor akan dibantu oleh rekan-rekan di kantor cabang" jelas Arif Zahari.
Menurut Arif Zahari, untuk itulah gedung arsip ini diadakan sambil menunggu kesiapan peserta untuk mengubah tata cara pengurusan klaim.
"Tentunya secara perlahan, gedung arsip ini akan difungsikan untuk keperluan lainnya, seperti koperasi, ruang pertemuan untuk sosialisasi bagi calon peserta," jelas Arif Zahari.
Arif Zahari menjelaskan, perubahan tata cara pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta tentunya tidak bisa dipaksakan secepat mungkin.
"Karena hal tersebut terkait kesiapan literasi digital bagi peserta kami. Sehingga tidak bisa dipaksakan tahun ini atau depan, tapi secara bertahap sesuai perkembangan," jelas Arif Zahari.
--page
Pada kesempatan yang sama, Sekda Kobar Suyanto menyampaikan bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan juga mendalat dukungan penuh oleh pemerintah.
"Karena Presiden RI, Joko Widodo, telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, tiga Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota di Indonesia," jelas Sekda.
Menurut Sekda, Presiden menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program BPJAMSOSTEK, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian masing-masing anggaran.
"Pada inpres tersebut Presiden mengatakan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek," jelas Sekda.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, I Nyoman Hary Sujana menjelaskan selain kegiatan peresmian gedung arsip, di hari yang sama juga menyerahkan klaim jaminan kecelakaan kerja bagi ahli waris peserta atas nama almarhum Riyanto, tenaga kerja PT. Korindo Ariabima Sari.
--page
"Penyerahan manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan pensiun yang diterima oleh ahli waris peserta berjumlah Rp 174.545.034. Selain itu juga diserahkan beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi pada dua orang anak almarhum Riyanto," tutup I Nyoman Hary Sujana. (WAHYU KRIDA/B-5)
