BORNEONEWS, Sampit - Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hingga kini dinilai masih belum ada gebrakan.
Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Hj Darmawati menyayangkan BUMD masih belum mampu berkontribusi sesuai harapan. Dia pun meminta agar segera dievaluasi.
"Kami meminta pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap BUMD. Apa kendala yang dihadapi, masalah sumber daya manusianya atau ada kendala lain," kata Darmawati, Kamis, 22 April 2021.
Pemkab Kotim telah mendirikan BUMD yang diberi per 1 Agustus 2019 lalu. Hampir 2 tahun berjalan, belum ada gebraka.
Padahal BUMD ini dibentuk dengan harapan bisa berkontribusi dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Darmawati mengaku belum mengetahui penyebab BUMD Habaring Hurung belum juga berjalan sesuai harapan. Selama ini, pemerintah kabupaten juga belum ada memberi penjelasan kepada DPRD terkait seperti apa rencana pengembangan BUMD tersebut.
Jika berbagai kegiatan digarap BUMD, maka daerah akan mendapat pemasukan berupa pendapatan asli daerah atau PAD.
--page
Selain itu, pengawasannya juga akan mudah sehingga misi pelayanan yang diemban pemerintah kabupaten juga bisa dijalankan melalui BUMD.
Politisi Partai Golkar ini menilai, dengan posisi Halikinnor yang kini menjabat sebagai Bupati Kotim, seharusnya bisa lebih leluasa mendorong pengembangan BUMD Habaring Hurung sesuai konsep dan rencana pembentukannya.
"Jika ada keseriusan, BUMD bisa berjalan sesuai harapan. Kendala yang dihadapi bisa dicarikan solusinya bersama-sama. Berbeda halnya jika memang direksi BUMD merasa tidak sanggup mengemban amanah tersebut, maka akan sulit berkembang," tandasnya. (NACO)
